TASIKMALAYA — Pemerintah Kota Tasikmalaya menerapkan skema kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kombinasi Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) selama libur nasional Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, yang menegaskan bahwa fleksibilitas kerja tidak boleh mengganggu pelayanan publik.
“Fleksibilitas boleh berjalan, tetapi pelayanan publik tidak boleh berhenti,” menjadi garis tegas dalam kebijakan tersebut.
Pemkot Tasikmalaya mengatur komposisi ASN secara proporsional di tiap perangkat daerah, dengan prioritas pada sektor layanan esensial seperti kesehatan, transportasi, dan keamanan agar tetap berjalan normal tanpa gangguan.
Selain itu, kanal pengaduan masyarakat seperti SP4N-LAPOR! diwajibkan tetap aktif, disertai pengawasan ketat terhadap kinerja ASN selama penerapan sistem kerja fleksibel.
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, menjelaskan bahwa pola WFH diberlakukan pada 16–17 Maret serta 25–26 Maret 2026, dengan skema pembagian kerja yang mengacu pada pengalaman saat pandemi.
“Polanya sama seperti saat Covid-19. Ada yang bekerja dari rumah dan ada yang tetap di kantor. Ini juga untuk mengurangi mobilitas dan kemacetan saat arus mudik,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa WFH bukan berarti libur tambahan bagi ASN. Seluruh pegawai tetap dituntut siaga dan harus siap hadir ke kantor sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
“Jika dibutuhkan, ASN harus bisa hadir. Tugas tetap berjalan seperti biasa,” tegasnya.
Pada Jumat, 27 Maret 2026, seluruh ASN dijadwalkan kembali masuk kantor untuk mengikuti apel gabungan dan agenda silaturahmi sebagai penanda normalisasi aktivitas pemerintahan.
Pemkot memastikan, baik layanan daring maupun luring tetap berjalan optimal. Dengan skema ini, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan antara kelancaran pelayanan publik dan pengendalian mobilitas masyarakat selama periode libur panjang.
Di tengah uji fleksibilitas ini, satu pesan ditegaskan: pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
