GARUT — Bupati Garut Abdusy Syakur Amin memaparkan capaian pembangunan daerah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Senin (30/3/2026). Di balik capaian tersebut, posisi Garut masih menghadapi tantangan untuk mengejar rata-rata Provinsi Jawa Barat.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Garut pada 2025 berhasil naik ke kategori “tinggi” lewati angka 70. Lompatan ini menandai perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata IPM Jawa Barat yang telah berada di kisaran 73,5 poin, posisi Garut masih tertinggal. Dengan kata lain, meskipun statusnya sudah sama-sama “tinggi”, kualitas capaian pembangunan manusia Garut belum sepenuhnya konvergen dengan standar Jawa Barat.
“IPM kita sudah masuk kategori tinggi, ini kemajuan. Tapi masih perlu kerja keras untuk mengejar ketertinggalan,” ujar Syakur.
Kesenjangan ini menjadi indikator penting bahwa peningkatan IPM Garut masih berada pada fase awal transisi, sementara Jawa Barat telah lebih mapan dalam menjaga konsistensi kualitas pembangunan manusia di berbagai wilayahnya.
Dari sisi ekonomi, Garut mencatat pertumbuhan sebesar 0,95 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 7,33 persen menjadi 6,54 persen, melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, kualitas pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja masih menjadi pekerjaan rumah.
Sementara itu, PDRB per kapita mengalami kenaikan lebih dari Rp2 juta, tetapi masih relatif tertinggal dibandingkan rata-rata kabupaten/kota maju di Jawa Barat.
Di sektor tata kelola, realisasi anggaran mencapai 95,19 persen dari total Rp3,56 triliun, yang dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Meski begitu, penurunan angka kemiskinan sebesar 0,3 persen dinilai belum cukup agresif. Laju penurunan tersebut masih perlu dipercepat agar mampu mengejar tren penurunan kemiskinan di tingkat provinsi. keseluruhan, LKPJ 2025 menunjukkan adanya tren positif, namun juga menegaskan bahwa Garut masih berada dalam fase “catch-up growth” terhadap Jawa Barat.
Tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan status IPM tinggi, tetapi mempercepat peningkatan kualitas hidup agar kesenjangan dengan rata-rata provinsi dapat dipersempit.
“Masukan DPRD sangat penting untuk memperkuat arah kebijakan ke depan,” pungkas Syakur.
Selanjutnya, dokumen LKPJ akan dibahas oleh panitia khusus DPRD sebelum menghasilkan rekomendasi resmi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Garut.
