BANDUNG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung, Senin (13/4/2026).
Peluncuran program ini menjadi langkah konkret pemerintah pusat mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni sekaligus membuka akses pembiayaan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam kesempatan itu, Maruarar yang akrab disapa Bang Ara menegaskan program KUR Perumahan dirancang untuk melawan praktik rentenir yang masih membebani warga.
“Kita bikin program pinjaman yang lebih mudah, lebih murah, lebih cepat cairnya bagi rakyat, sehingga keberadaan rentenir bisa ditekan,” tegas Ara.
Ia menjelaskan, KUR Perumahan dari Presiden Prabowo Subianto menawarkan bunga ringan hanya 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun.
Bahkan, untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, masyarakat bisa mengakses pembiayaan tanpa agunan atau jaminan.
Ara juga memberi kepastian bahwa pengajuan KUR di bawah Rp1 juta tidak lagi terkendala Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi atas keluhan masyarakat yang selama ini sulit mengakses pinjaman resmi perbankan.
Selain KUR, Bang Ara juga meluncurkan program BSPS atau bedah rumah yang menyasar warga miskin dengan kondisi hunian tidak layak.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut Kabupaten Bandung mendapat kuota 1.200 unit rutilahu untuk 2026.
“Kami akan segera ground breaking untuk bedah 1.200 unit rutilahu ini di Kabupaten Bandung,” ujar Cucun.
Secara nasional, kata dia, target BSPS tahun ini melonjak menjadi 430 ribu unit di 514 kabupaten/kota.
Program KUR Perumahan sendiri merupakan kolaborasi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melalui pembiayaan mikro perumahan.
Skema ini diharapkan memperluas akses rumah layak sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat kecil.
Dengan fokus pada bedah rumah dan kredit murah, langkah Bang Ara menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tengah mengakselerasi agenda perumahan rakyat secara lebih agresif.
