BANDUNG – Krisis sampah yang kian membebani Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir (TPPA) TPPA Sarimukti mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, TNI AD, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Komitmen tersebut disampaikan Dadang Supriatna saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Sampah dan Mitigasi Dampak Kemarau Panjang bersama Maruli Simanjuntak dan Dedi Mulyadi di Mabesad, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Dalam forum tersebut, Dadang Supriatna memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemkab Bandung melalui program Bandung Bedas Bersih Sampah (BBBS), gerakan korve massal, penguatan bank sampah, optimalisasi TPST, hingga edukasi pemilahan sampah dari rumah tangga.
Menurut bupati yang akrab disapa KDS itu, persoalan sampah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah dan pembangunan infrastruktur. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama dalam mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya.
“Penanganan sampah harus menjadi gerakan bersama. Kolaborasi menjadi kunci untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan,” kata KDS.
Ia menyambut positif keterlibatan TNI AD dalam membantu penyelesaian persoalan sampah di Jawa Barat, terutama terkait penanganan timbunan sampah di Sarimukti yang kini telah melampaui kapasitas.
Sementara itu, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan Presiden memberikan perhatian serius terhadap persoalan sampah. TNI AD bersama para pemangku kepentingan akan mendorong pengelolaan sampah lama di Sarimukti menggunakan teknologi waste to fuel tanpa membebani APBD.
Selain itu, pengolahan sampah baru juga akan diarahkan menjadi sumber energi melalui fasilitas pengelolaan yang memadai dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan daerah tidak boleh terus bergantung pada Sarimukti yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas.
Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya melalui sistem pengolahan di tingkat desa, kelurahan, dan kawasan permukiman.
Dedi juga mendorong penyusunan peta jalan pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih secara terpadu sebagai bagian dari pembangunan lingkungan yang berkelanjutan di Jawa Barat.
