BANDUNG – Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax mendapat sorotan tajam dari parlemen daerah. Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada kondisi riil masyarakat yang saat ini tengah dihantam krisis penurunan daya beli ekonomi.
Kritik keras tersebut dilayangkan langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tedy Rusmawan. Ia sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang tetap memaksakan kenaikan harga komoditas energi tersebut di tengah situasi pasar yang sedang lesu.
“Tentu kita sangat menyayangkan ya dengan kenaikan Pertamax ini. Karena bagaimanapun, kenaikan Pertamax ini akan berdampak pada psikologis masyarakat, di mana saat ini sedang terjadi penurunan daya beli di tengah-tengah masyarakat kita,” ujar Tedy Rusmawan dalam keterangan suaranya, Rabu (10/6).
Tedy membeberkan, dampak domino dari meroketnya harga Pertamax ini diprediksi akan memicu migrasi besar-besaran konsumen. Para pengguna Pertamax dikhawatirkan bakal beralih mengonsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite yang harganya jauh lebih murah.
Masalahnya, kuota distribusi Pertalite di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) saat ini sudah dibatasi secara ketat oleh regulasi pemerintah.
“Sehingga nanti efek lanjutannya adalah akan terjadi antrean-antrean yang panjang di berbagai SPBU untuk mendapatkan Pertalite,” urai Legislator asal Jabar tersebut memperingatkan.
Guna menghindari gejolak sosial dan kelangkaan pasokan BBM subsidi di lapangan, Fraksi PKS DPRD Jabar mendesak pemangku kebijakan di tingkat pusat untuk segera mengambil langkah taktis penyelamatan ekonomi warga.
“Oleh karena itu, kami berharap pemerintah bisa meninjau ulang kembali kebijakan menaikkan Pertamax ini. Agar kondisi ekonomi di masyarakat yang hari ini sedang lesu bisa kembali menggeliat, daya beli masyarakat bisa kembali meningkat. Jadi, tolong ditinjau kembali,” pungkas Tedy tegas.
