Ekonomi

FABEM & MASKER PRAGI: Indonesia Responsif, Bukan Indonesia Bangkrut

×

FABEM & MASKER PRAGI: Indonesia Responsif, Bukan Indonesia Bangkrut

Sebarkan artikel ini
IHSG
Ilustrasi Pergerakan IHSG dan Rupiah

JAKARTA – Koordinator Nasional Masyarakat Sipil Kritis Pengawal Prabowo Gibran (Masker Pragi) dan Wakil Ketua Umum DPP FABEM (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa & Senat Mahasiswa), Tody Ardiansyah Prabu, S.H., mengklarifikasi narasi negatif tentang kondisi ekonomi Indonesia yang tengah berkembang di media massa.

Dalam pernyataannya, Tody menekankan bahwa tatanan ekonomi Indonesia, fluktuasi nilai tukar rupiah, aksi mahasiswa, dan dinamika politik menjadi perbincangan utama saat ini. Namun, menurutnya, narasi yang dikembangkan sering tidak mencerminkan realitas fundamental ekonomi Indonesia yang sebenarnya.

Kondisi Ekonomi dan Nilai Tukar Rupiah

Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus kisaran Rp18.171 per dolar AS pada awal pekan memang memerlukan kewaspadaan ekstra. Namun, Tody menggarisbawahi bahwa beberapa komoditas pangan pokok di area lokal masih relatif terkendali.

Menteri Keuangan Purbaya telah memastikan koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas kurs. Indonesia kini bukanlah negara yang “gemetar” menghadapi gertakan pasar luar, melainkan kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara yang siap melangkah mantap demi kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah optimis bahwa, begitu data-data riil tentang kuatnya ekonomi ini terbaca utuh oleh pasar internasional, maka segala kampanye negatif dan kepanikan palsu akan rontok dengan sendirinya,” ujar Tody.

Narasi Negatif dari Media Asing

Tody menyoroti narasi negatif “Sell Indonesia” yang diduga ditiupkan media asing, terutama dari Singapura, sebagai respons terhadap penguatan kedaulatan ekonomi Indonesia.

“Kabar miring dari media sekelas The Straits Times dan Bloomberg sebenarnya menyimpan pesan rahasia: Singapura sedang cemas akut. Posisi mereka sebagai pusat keuangan di Asia Tenggara kini mulai terancam,” kata Tody.

Langkah Presiden Prabowo menggabungkan aset-aset negara ke dalam superholding Danantara, percepatan pengolahan bahan mentah domestik, dan pengetatan ekspor komoditas penting secara langsung telah memotong jalur keuntungan yang selama ini dinikmati makelar Singapura.

Penguatan Rupiah: Data Faktual

Nilai tukar rupiah berhasil menguat signifikan hingga level Rp17.860 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, 12 Juni 2026. Mata uang rupiah berhasil memangkas pelemahan tajam yang sempat menyentuh level psikologis Rp18.171 per dolar AS pada awal pekan.

Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia ikut menguat ke posisi Rp17.921 per dolar AS.

Faktor utama pemicu penguatan rupiah meliputi:

1. *Kenaikan Suku Bunga Acuan:* BI menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% untuk membentengi rupiah dan meningkatkan imbal hasil aset domestik.

2. *Derasnya Aliran Modal Asing:* Keputusan BI langsung menarik minat investor portofolio global. Aliran modal asing ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) menembus Rp15,11 triliun dalam sehari.

3. *Sentimen Positif Obligasi Danantara:* Penerbitan perdana obligasi internasional Danantara yang menghimpun dana senilai Rp26,9 triliun mendongkrak kepercayaan pasar global terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

4. *Diversifikasi Mata Uang Non-Dolar:* Perluasan kerja sama Local Currency Transaction (LCT) bersama People’s Bank of China (PBOC) dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa

Tody menekankan bahwa gelombang demonstrasi BEM se-Indonesia terkait isu ekonomi harus tetap kondusif, terarah, dan sesuai aturan. Pemerintah Presiden Prabowo responsif terhadap partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.

“Sebagai kaum intelektual, mahasiswa memiliki peran krusial dalam menyuarakan aspirasi. Selalu utamakan nalar kritis dan argumen yang solutif dalam setiap penyampaian pendapat,” ujarnya.

Tody juga menyerukan agar mahasiswa tidak terpancing untuk menghina Presiden demi menjaga etika berdemokrasi dan efektivitas gerakan mahasiswa.

*Dampak Positif Kenaikan Harga Pertamax*

Ketua DPW FABEM Sumatera Utara Rinno Hadinata menuturkan lima dampak positif dari kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter:

1. *Menghemat Anggaran Negara:* Kebijakan ini mampu menghemat APBN hingga Rp11,4 triliun per tahun. Tanpa penyesuaian, pemerintah berpotensi menanggung beban kompensasi energi hingga Rp27,7 triliun.

2. *Menjaga Cadatan Devisa dan Rupiah:* Langkah ini berhasil menghemat devisa sebesar US$0,6 miliar, meredam tekanan pelemahan rupiah.

3. *Memperkuat Arus Kas Pertamina:* Penyesuaian harga memulihkan kesehatan arus kas untuk dialokasikan pada investasi infrastruktur energi.

4. *Meningkatkan Kepercayaan Investor:* Respons cepat memberikan sentimen positif pasar dan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap tata kelola fiskal yang disiplin.

5. *Mendorong Efisiensi Energi:* Jangka panjang, kenaikan harga memicu kesadaran masyarakat untuk bijak mengonsumsi BBM dan mempercepat transisi ke kendaraan listrik.

Perlindungan Subsidi Tetap Berjalan

Meskipun Pertamax nonsubsidi naik menjadi Rp16.250 per liter, pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas BBM untuk rakyat kecil. Harga Pertalite tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar di Rp6.800 per liter.

Kesatuan dan Persatuan Bangsa

Tody dan Rinno menekankan pentingnya menjaga semangat persatuan dan kesatuan di tengah dinamika global yang tidak kondusif. Kondisi geopolitik global saat ini sangat sulit diprediksi, sehingga diperlukan kekompakan dalam menghadapi tantangan.

“Jangan mudah terprovokasi hingga dapat menyebabkan bangsa Indonesia terpecah belah. Berbagai pendapat tentang kondisi bangsa harus kita sikapi dengan baik dan bijaksana,” tegasnya.

Pesan Akhir

Tody menutup pernyataannya dengan menekankan: *”INDONESIA RESPONSIF, BUKAN INDONESIA BANGKRUT.”* Pemerintahan Prabowo telah melakukan berbagai upaya evaluasi kebijakan ekonomi, penanganan nilai tukar rupiah, dan penegakan hukum terhadap korupsi.

“Jalan menuju Indonesia Emas membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah. Ini bukan seperti membangun candi dalam satu malam dari kisah legenda. Namun, dengan responsivitas pemerintah dan dukungan masyarakat sipil, Indonesia akan terus beranjak maju,” pungkas Tody.