Politik dan Pemerintahan

Satu-satunya Kabupaten, KDS Bawa Bandung Masuk Daftar Percontohan KPK

×

Satu-satunya Kabupaten, KDS Bawa Bandung Masuk Daftar Percontohan KPK

Sebarkan artikel ini
E Learning
Bupati Bandung, Dadang Supriatna dan Wakil Gubenur Jawa Barat Erwan hadiri peluncuran Program E-Learning Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas Tahun 2026

JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Bandung menjadi satu-satunya pemerintah kabupaten di Indonesia yang terpilih sebagai peserta Implementasi Tahap I Program E-Learning Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas Tahun 2026 yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/6/2026).

Peluncuran berlangsung di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, dihadiri Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala LAN Muhammad Taufiq, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, serta para gubernur dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Kabupaten Bandung masuk dalam delapan peserta tahap pertama bersama Mahkamah Konstitusi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kepegawaian Negara, Badan Karantina Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Tangerang. Di antara delapan peserta tersebut, Kabupaten Bandung adalah satu-satunya pemerintah kabupaten yang dipercaya.

Program ini merupakan kolaborasi KPK, Kementerian PAN-RB, BKN, dan LAN untuk memperkuat budaya antikorupsi ASN melalui sistem pembelajaran digital yang berkelanjutan.

Bupati Bandung Dadang Supriatna yang hadir langsung dalam peluncuran menyebut penunjukan ini sebagai momentum penting.

“Program ini menjadi momentum penting untuk terus menanamkan nilai-nilai integritas kepada seluruh ASN. Dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran digital, diharapkan budaya antikorupsi semakin mengakar dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Melalui keterlibatan ini, Pemkab Bandung berharap menjadi contoh penerapan budaya integritas di lingkungan pemerintahan daerah sekaligus memperkuat reformasi birokrasi yang berkelanjutan.