SUKABUMI – Efisiensi anggaran 2026 jangan jadi alibi. Sekda Sukabumi H Ade Suryaman tegas: pelayanan publik tak boleh turun meski dana dipangkas.
Penegasan itu disampaikan Sekda saat buka kegiatan Akselerasi Urusan Daerah melalui Integrasi Sinkronisasi dan Inovasi atau AUDISI di Bale Pangripta, Palabuhanratu, Selasa 23 Juni 2026.
Menurut Ade Suryaman, kebijakan efisiensi anggaran Tahun Anggaran 2026 tak boleh ganggu capaian pembangunan daerah. Justru keterbatasan dana harus picu terobosan.
“Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan kinerja pelayanan publik. Efisiensi harus jadi tantangan bagi kita untuk kerja lebih cerdas, lebih taktis, dan tetap fokus pada target pembangunan,” tegas Sekda.I
a minta seluruh jajaran Pemkab Sukabumi perkuat kolaborasi dan jaga integritas. Program wajib tepat sasaran demi wujudkan visi Kabupaten Sukabumi Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah atau Mubarakah.
AUDISI digelar Bapperida Kabupaten Sukabumi sebagai respons cepat atas kondisi fiskal. Forum ini satukan persepsi perangkat daerah hadapi tantangan pembangunan dan keterbatasan anggaran.
Kepala Bapperida Kabupaten Sukabumi Toha Wildan Athoilah bilang AUDISI wadah sinkronisasi lintas sektor. “Kita samakan langkah agar inovasi muncul meski anggaran terbatas,” kata Toha.
Sekda dorong perangkat daerah tinggalkan cara kerja lama. Inovasi jadi harga mati. Digitalisasi layanan, pemangkasan birokrasi, hingga kolaborasi pentahelix harus digeber.
Efisiensi bukan berarti berhenti belanja. Tapi belanja cerdas: prioritas ke program berdampak langsung ke rakyat. Pos perjalanan dinas, ATK, hingga seremonial dipangkas.
Pelayanan KTP, kesehatan, pendidikan, dan perizinan tak boleh terganggu. Indikator kinerja tetap diukur ketat. OPD yang loyo siap-siap dievaluasi.
AUDISI jadi alarm bagi ASN Sukabumi. Anggaran minim bukan musibah. Tapi momentum buktikan kinerja tanpa alasan. Rakyat butuh layanan prima, bukan keluhan fiskal.
Target Mubarakah dikejar lewat kerja taktis. Efisiensi jadi ujian integritas birokrasi Sukabumi di 2026.
