SAN DIEGO – Konflik jilid dua antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kian membara setelah Nota Kesepahaman (MOU) damai dinyatakan mati total akibat pasal-pasal karet yang multitafsir. Kondisi ini membuat situasi keamanan di jalur dagang internasional, khususnya kawasan Selat Hormuz, kembali berada dalam titik nadir yang sangat mengkhawatirkan.
Mantan diplomat senior AS, Henry S. Ensher, menyoroti adanya hambatan psikologis dalam memulihkan perdamaian tersebut. Menurutnya, hambatan terbesar bukanlah draf perjanjian yang buruk, melainkan absennya niat baik. “Masalah sebenarnya adalah kurangnya komitmen dari kedua belah pihak,” ujar Ensher kepada Al Jazeera, Senin (20/7/2026) saat menganalisis ketegangan di Selat Hormuz.
Ensher menilai Rezim Iran sengaja memelihara bara peperangan ini sebagai faktor pemersatu demi melanggengkan kekuasaan domestik mereka. Di sisi lain, Donald Trump juga melihat keuntungan politik elektoral di tengah desakan PM Israel Benjamin Netanyahu untuk terus menekan Teheran, meskipun stabilitas Selat Hormuz menjadi taruhannya.
Menghadapi kebuntuan ini, negara-negara Arab di kawasan Teluk yang terus menjadi sasaran empuk militer mulai memutar otak. Terjebak di antara kekuatan raksasa dunia, mereka kini menerapkan siasat politik ‘wortel’ alias insentif ekonomi daripada ‘tongkat’ atau ancaman militer untuk meredakan ketegangan di Selat Hormuz.
Langkah konkret yang disiapkan negara Teluk adalah menawarkan kerja sama perdagangan kilat dan memberikan pengakuan resmi atas peran Teheran dalam menjaga keamanan Selat Hormuz. Guna menekan Washington, negara-negara Teluk juga mulai melirik Tiongkok sebagai sekutu strategis baru untuk memaksa AS segera menyepakati gencatan senjata demi menghindari lonjakan harga bensin global.
