JAKARTA — Di balik sorotan swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi, terdapat satu agenda strategis yang menjadi kejutan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, yakni pengambilalihan kendali rantai pasok komoditas nasional oleh negara.
Prabowo menegaskan selama puluhan tahun harga hasil produksi petani dan komoditas ekspor kerap dipermainkan oleh penguasa distribusi serta praktik manipulasi perdagangan. Karena itu, pemerintah membangun dua instrumen baru: Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk distribusi domestik dan PT DSI sebagai pintu tunggal pengawasan ekspor komoditas strategis.
“Untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri sehingga tidak dipermainkan saudagar penguasa rantai pasok,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Saat ini, pemerintah telah membentuk 10.000 KDMP, dengan sekitar 3.000 koperasi telah beroperasi optimal. Pada 2027 jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi 30.000 koperasi yang akan menyalurkan barang subsidi, menjadi offtaker hasil panen, hingga memiliki armada angkutan sendiri.
Presiden menegaskan subsidi merupakan uang rakyat sehingga distribusinya tidak boleh lagi berubah menjadi komoditas dagangan oleh pihak tertentu.
Sementara itu, di sektor ekspor, PT DSI akan mengawasi seluruh proses perdagangan batu bara, kelapa sawit, besi baja, dan komoditas strategis lainnya di 50 pelabuhan pada 25 provinsi.
Prabowo mengungkapkan disparitas harga sawit menjadi contoh nyata kebocoran nilai tambah nasional. Menurutnya, sawit yang bernilai sekitar Rp15.000 di pelabuhan Indonesia dapat mencapai Rp27.000 di Rotterdam, sehingga Indonesia kehilangan hampir separuh nilai ekonominya.
Hingga Agustus 2026, DSI disebut telah mengelola devisa ekspor sekitar 14 miliar dolar AS melalui lebih dari 6.000 transaksi perdagangan komoditas.
Kebijakan ini menjadi arah baru pemerintah: bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mengendalikan distribusi dan perdagangan agar keuntungan ekonomi lebih banyak kembali kepada petani, nelayan, pelaku usaha daerah, dan masyarakat Indonesia.
