JAKARTA – Biasanya demonstrasi punya satu suara. Hari ini agak berbeda.
Di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Kamis (27/8/2026), yang terdengar justru banyak suara. Ada yang datang untuk mengkritik pemerintah. Ada pula yang datang untuk membela pemerintah.
Sama-sama berdemo.
Bedanya, yang satu membawa daftar tuntutan. Yang lain membawa dukungan.
Kalau ini pertandingan sepak bola, tribun penonton hari ini terbelah dua. Hanya saja lapangannya bukan stadion. Lapangannya adalah kawasan parlemen.
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), misalnya, membawa agenda kritis terhadap pemerintah. Mereka menyoroti transparansi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Mereka juga mempersoalkan kebijakan pajak, menuntut jaminan pendidikan dan kesehatan gratis, serta menyuarakan penolakan terhadap demiliterisasi.
Di sisi lain ada Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Kelompok ini justru datang membawa dukungan terhadap program pemerintah, terutama MBG.
Menariknya, dukungan itu bukan berarti semua persoalan dianggap beres.
Mereka tetap meminta tata kelola dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperbaiki agar tidak terjadi kebocoran.
Jadi, mendukung bukan berarti tidak boleh mengkritik.
Begitu pula mengkritik tidak otomatis berarti ingin menjatuhkan pemerintah.
Setidaknya itu yang terlihat dari konfigurasi massa hari ini.
Ada pula Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Mereka datang dengan agenda yang berbeda lagi: mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan mendorong hukuman berat bagi koruptor.
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok menegaskan aksi mereka bukan gerakan untuk memakzulkan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) membawa tuntutan serupa soal pemberantasan korupsi. Mereka juga meminta pemerintah turun tangan menstabilkan harga kebutuhan pokok.
Jadi hari ini siapa yang sebenarnya melawan siapa?
Belum tentu sesederhana itu.
Sebab dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah bisa mendapatkan dukungan sekaligus kritik pada hari yang sama.
Dan keduanya bisa sama-sama mengaku sedang membela kepentingan rakyat.
Yang penting kemudian adalah bagaimana perbedaan itu tetap berlangsung tanpa berubah menjadi kerusuhan.
Karena itulah pengamanan diperketat.
Kepolisian melakukan penyekatan di sejumlah jalur menuju Jakarta untuk mengantisipasi masuknya massa tambahan. Rekayasa lalu lintas juga diterapkan secara situasional di kawasan Senayan, Gatot Subroto dan Sudirman.
Sejumlah rute Transjakarta ikut terdampak.
Rute 1F dan 1B, misalnya, tidak beroperasi sementara. Sejumlah layanan lain juga dialihkan karena kondisi lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi.
Bahkan Amerika ikut mengingatkan.
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengeluarkan peringatan bagi warganya terkait rencana demonstrasi Kamis ini.
Dalam pengumumannya, Kedubes AS menyebut aksi protes berpotensi terjadi di sejumlah titik di Indonesia.
Khusus Jakarta, mereka menyebut Kompleks DPR/MPR di Senayan sebagai salah satu lokasi yang berpotensi menjadi titik demonstrasi mulai pukul 10.00.
Peringatan itu tentu bukan berarti Amerika ikut memilih: yang mana harus didukung dan yang mana harus dikritik.
Mereka hanya mengingatkan agar warga negaranya berhati-hati.
Tetapi ada satu hal yang menarik dari demo hari ini.
Yang pro pemerintah berdemo. Yang kritik pemerintah juga berdemo.
Sama-sama turun ke jalan.
Sama-sama merasa sedang memperjuangkan sesuatu.
Maka tantangannya bukan membuat semua orang mempunyai pendapat yang sama.
Itu hampir mustahil.
Tantangannya justru sederhana: yang berbeda pendapat tetap pulang dengan selamat, yang berbeda pilihan tetap bisa bertetangga, dan yang berbeda suara tidak berubah menjadi musuh.
Sebab demokrasi memang seharusnya ramai.
Yang tidak boleh ramai adalah kerusuhan.
