BUENOS AIRES – Sengketa lama antara Argentina dan Inggris mengenai Kepulauan Malvinas atau Falkland kembali memanas. Presiden Argentina Javier Milei menegaskan bahwa merebut kembali kedaulatan atas kepulauan yang disebut Las Malvinas oleh Argentina tetap menjadi tujuan nasional.
Ketegangan terbaru dipicu rencana pengembangan ladang minyak Sea Lion di lepas pantai utara Falkland. Proyek tersebut dikembangkan perusahaan Inggris Rockhopper Exploration bersama perusahaan Israel Navitas Petroleum.
Argentina menilai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak di kawasan tersebut ilegal karena Buenos Aires mengklaim wilayah perairan di sekitar kepulauan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Pemerintah Milei bahkan menyiapkan sanksi yang lebih luas terhadap perusahaan, pemegang saham, direksi hingga pemasok yang terlibat dalam proyek tersebut.
Pemerintah Argentina juga mengirimkan rancangan Undang-Undang Pertahanan Kedaulatan Nasional ke Kongres. Selain memperkuat perangkat hukum, Milei mengumumkan rencana memperkuat pertahanan Argentina di Atlantik Selatan, termasuk pembangunan pangkalan angkatan laut di Tierra del Fuego.
Proyek Minyak Sea Lion Jadi Titik Panas
Proyek Sea Lion menjadi salah satu faktor utama yang membuat sengketa kembali menjadi perhatian internasional.
Lapangan minyak tersebut berada sekitar 220 kilometer di utara Kepulauan Falkland. Rockhopper Exploration dan Navitas Petroleum telah mengambil keputusan investasi untuk pengembangan proyek, dengan produksi minyak diperkirakan dimulai pada 2028.
Reuters melaporkan cadangan Sea Lion diperkirakan mencapai sekitar 1,7 miliar barel minyak, dengan kebutuhan belanja modal sekitar US$2,2 miliar. Navitas memegang 65 persen kepemilikan proyek, sedangkan Rockhopper menguasai 35 persen.
Bagi Buenos Aires, persoalannya bukan sekadar eksplorasi energi. Pemerintah Milei melihat aktivitas tersebut sebagai eksploitasi sumber daya alam di wilayah yang diklaim Argentina.
Dalam pernyataan resminya, pemerintah Argentina menyebut pengembangan Sea Lion sebagai ancaman konkret terhadap klaim kedaulatan dan sumber daya negara tersebut.
Analis: Ada Faktor Politik Domestik
Dalam program Inside Story Al Jazeera Minggu (6/8/2026), mantan Duta Besar Argentina untuk Amerika Serikat Diego Guelar dan pakar politik Amerika Selatan Christopher Sabatini membahas alasan sengketa tersebut kembali mengemuka.
Sabatini menilai meningkatnya ketegangan tidak semata-mata disebabkan oleh proyek minyak. Menurut dia, aktivitas eksplorasi di sekitar Falkland telah berlangsung selama bertahun-tahun sehingga keputusan Buenos Aires memperkeras sikap saat proyek mendekati tahap pengeboran perlu dilihat dalam konteks politik yang lebih luas.
Ia menilai pernyataan Trump telah memberikan ruang politik bagi Milei untuk mengangkat kembali isu Malvinas, sementara isu tersebut memiliki daya tarik kuat di dalam politik Argentina.
Program Inside Story Al Jazeera yang membahas persoalan tersebut menghadirkan Guelar, Sabatini, serta jurnalis dan sejarawan Javier Farje. Program itu secara khusus mempertanyakan apakah eskalasi terbaru berpotensi berkembang menjadi konfrontasi militer baru.
Inggris Tegaskan Falkland Tetap Inggris
Pemerintah Inggris menolak klaim Argentina dan menegaskan komitmennya terhadap Falkland.
Pemerintah Inggris merujuk pada referendum 2013 ketika 99,8 persen pemilih di kepulauan tersebut memilih tetap menjadi wilayah Inggris. London menyatakan status Falkland harus mempertimbangkan kehendak penduduk yang tinggal di sana.
Sengketa Falkland sendiri telah berlangsung sejak abad ke-19 dan mencapai puncaknya dalam Perang Falkland 1982, ketika Inggris dan Argentina terlibat konflik bersenjata selama 74 hari.
Meski retorika politik kembali meningkat, eskalasi saat ini masih berlangsung terutama melalui jalur diplomatik, hukum, ekonomi, dan pertahanan. Belum ada indikasi bahwa Argentina secara resmi mengambil langkah menuju operasi militer untuk merebut kepulauan tersebut.
Namun, kombinasi antara sumber daya minyak, klaim kedaulatan, kepentingan Inggris, hubungan Argentina dengan AS dan Israel, serta perubahan sikap yang diisyaratkan Trump membuat sengketa Falkland kembali menjadi salah satu titik geopolitik penting di Atlantik Selatan.
