KARAWANG — Kemarau berkepanjangan mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang mencatat sedikitnya 24 desa di enam kecamatan mengalami kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih.
Hingga pertengahan September 2026, BPBD Karawang bersama sejumlah pihak lintas sektor telah mendistribusikan sekitar 1.594.000 liter air bersih kepada masyarakat terdampak.
Kepala Pelaksana BPBD Karawang Usep Supriatna mengatakan, distribusi air dilakukan secara rutin dengan melibatkan dunia usaha dan relawan kebencanaan.
“Berdasarkan laporan, pengiriman air bersih sudah ada di enam kecamatan, 24 desa. Kita telah mendistribusikan air kurang lebih 1.594.000 liter. Ini kolaborasi BPBD dengan lintas sektor,” ujar Usep, Kamis (17/9/2026).
Pangkalan dan Tegalwaru Paling Terdampak
Menurut Usep, penanganan kekeringan telah dilakukan sejak Juni 2026. Hingga kini, pengiriman air bersih masih berlangsung dengan rata-rata tiga titik distribusi setiap hari.
Wilayah yang disebut mengalami dampak paling parah berada di kawasan selatan Karawang, khususnya Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru. Hampir seluruh desa di kedua kecamatan tersebut dilaporkan terdampak kekeringan.
“Yang paling parah tentunya Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru. Hampir semua desa terpapar kekeringan,” katanya.
BPBD memperkirakan kebutuhan pasokan air bersih masih akan berlangsung hingga musim kemarau berakhir. Meskipun puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus, hujan signifikan di wilayah hulu hingga September belum terjadi.
Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD mengandalkan pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta sumber air dari sejumlah perusahaan di kawasan industri.
Selain mengirimkan air, BPBD juga mendorong perusahaan membantu menyediakan toren atau tempat penampungan air berkapasitas 1.000 hingga 5.000 liter.
“Jadi pada saat kami kirim, tidak dicecer melalui galon-galon, tapi melalui toren,” jelas Usep.
Dorong Solusi Jangka Panjang
Usep menilai distribusi air bersih merupakan langkah darurat yang hanya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek. Menurutnya, persoalan kekeringan yang berulang membutuhkan pembangunan infrastruktur dan perlindungan kawasan resapan air.
Dalam jangka menengah, pemerintah daerah berencana memperluas cakupan pelayanan PDAM melalui pembangunan jaringan pipanisasi dari Kalimalang menuju wilayah Pangkalan dan Tegalwaru.
Sementara dalam jangka panjang, perlindungan kawasan hulu perlu menjadi perhatian, antara lain melalui pembangunan embung dan reboisasi.
“Fungsi lingkungan hidup di hulunya jangan sampai beralih fungsi. Resapan air maupun pembangunan tetap harus memperhatikan aspek lingkungan supaya memberikan daya dukung dan daya tampung untuk ketersediaan air di hulu,” tegasnya.
Kemarau Tingkatkan Risiko Kebakaran
Selain kekeringan, kondisi kemarau juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebakaran lainnya.
Hingga 15 September 2026, BPBD Karawang mencatat sekitar 414 kejadian kebakaran. Dalam catatan tersebut, terdapat sekitar 406 titik kebakaran, dengan jumlah kejadian terbanyak secara umum berada di Kecamatan Karawang Barat, yakni 47 kejadian.
Untuk kebakaran lahan, Kecamatan Cikampek tercatat sebagai salah satu wilayah dengan angka kejadian cukup tinggi, yakni 18 kasus, disusul wilayah Rengasdengklok.
Usep mengatakan, cuaca panas dan material kering, seperti ranting serta daun, menjadi faktor yang meningkatkan risiko kebakaran. Kelalaian manusia, termasuk membakar sampah sembarangan dan membuang puntung rokok, juga dapat memicu munculnya api.
“Musim kemarau dengan cuaca panas ekstrem ditambah bahan bakar berupa ranting dan daun yang kering. Kemudian ada kelalaian membakar sampah atau membuang puntung rokok sehingga menimbulkan api dan merambat,” pungkasnya.
