JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (01/10/2026). Pelantikan perwira tinggi dan menteri baru ini menandai reshuffle ketujuh sejak beliau menjabat—sebuah rekor frekuensi perombakan kabinet tercepat dalam dua tahun pertama pemerintahan di era reformasi.
Namun, di balik rentetan bongkar-pasang pos jabatan tersebut, angel kritikal yang luput dari perhatian publik adalah pola rotasi politik yang terkesan sekadar “mengamankan” figur-figur terdekat tanpa melakukan efisiensi kelembagaan.
Pengamat Komunikasi Politik, Lely Arrianie, menilai perombakan kali ini belum menyentuh esensi kriteria efektif dan efisien. Efektif berarti pengisian jabatan didasari oleh kompetensi profesional, bukan kompromi politik atau akomodasi figur loyalis.
“Ada pejabat yang dinilai publik tidak lagi kompeten di posisi sebelumnya, tetapi tidak diberhentikan, melainkan hanya digeser ke kementerian lain,” ungkap Lely. Ia mencontohkan Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri—yang sempat disorot publik dan tokoh diplomasi—kini digeser menduduki posisi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Posisi Menlu sendiri kini diisi oleh Arrmanatha Christiawan Nasir.
Selain pola “rotasi aman”, reshuffle ini dinilai semakin mempergemuk struktur birokrasi. Bukannya merampingkan struktur untuk menghemat anggaran negara, Presiden justru terus menambah deretan wakil menteri dan kepala badan baru. Beberapa nama baru yang masuk dalam jajaran di antaranya Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam, Bahlil Lahadalia yang merangkap jabatan Menko Hilirisasi & Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, hingga mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Catatan kronologi menunjukkan akselerasi perombakan yang terbilang masif:
19 Februari 2025: Perombakan Menristekdikti.
8 & 17 September 2025: Penyesuaian Menkeu, Menko Polkam, dan Menpora.
8 Oktober 2025 & 27 April 2026: Penataan posisi wamen, Komite Papua, dan Kepala Staf Kepresidenan.
14 September 2026: Pergantian Menkeu.
1 Oktober 2026: Reshuffle ketujuh berskala besar.
Meskipun reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden yang dijamin konstitusi, publik menanti apakah bongkar-pasang ke-7 ini mampu menjawab tantangan kinerja atau sekadar memperpanjang mata rantai kompromi politik Istana
