JAKARTA — Mimpi memiliki rumah sendiri bagi Generasi Z dan Milenial di Indonesia kini perlahan berubah menjadi ilusi belaka. Ketimpangan yang curam antara kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) yang merangkak pelan dengan lonjakan harga properti yang ugal-ugalan, membuat mayoritas anak muda terancam menjadi “generasi homeless” (tanpa kepemilikan rumah).
Masalah struktural ini bukan sekadar soal gaya hidup boros, melainkan realitas krisis kepemilikan yang terekam jelas dalam data negara. Berdasarkan publikasi Statistik Perumahan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada pertengahan 2026, angka backlog (kekurangan) kepemilikan rumah di Indonesia masih sangat masif, yakni mencapai 9,29 juta rumah tangga. Ironisnya lagi, sebanyak 18,01 juta rumah tangga lainnya tercatat masih menghuni rumah yang dinilai tidak layak huni.
CEO Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, menilai bahwa daya beli generasi muda pekerja kelas menengah saat ini sudah tidak sanggup lagi mengejar laju inflasi sektor properti, terutama di kawasan aglomerasi perkotaan. Tumpukan backlog sembilan juta lebih ini mayoritas didominasi oleh kelas menengah baru yang gajinya pas-pasan.
“Kenaikan gaji rata-rata pekerja kita hanya di kisaran 3 hingga 5 persen per tahun. Di sisi lain, kenaikan harga tanah dan hunian bisa melonjak 10 hingga 15 persen. Hitung-hitungan kasarnya, sampai kapan pun UMR tidak akan pernah mengejar harga rumah jika tidak ada intervensi radikal dari pemerintah,” ungkap Ali Tranghanda.
Lebih lanjut, harga tanah yang tak masuk akal ini tidak lepas dari praktik para spekulan alias mafia tanah yang menguasai lahan-lahan strategis dan mempermainkan harga pasar. Akibatnya, rumah murah bersubsidi semakin terlempar jauh ke pinggiran kota dengan akses transportasi publik yang minim, yang pada akhirnya justru menambah beban biaya hidup pekerja.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyoroti dampak psikologis dan pergeseran perilaku ekonomi dari situasi putus asa ini. Menurutnya, ilusi kepemilikan rumah dan angka backlog yang tak kunjung terurai memicu lahirnya fenomena doom spending di kalangan kaum muda.
“Karena merasa mustahil menabung untuk Down Payment (DP) KPR yang makin mencekik, banyak Gen Z akhirnya mengalihkan uangnya untuk kesenangan sesaat. Mereka memilih traveling, ngopi, atau belanja konsumtif karena impian membeli aset permanen sudah dianggap tidak masuk akal,” jelas Bhima Yudhistira.
Pemerintah dituntut tidak sekadar memberikan pelonggaran rasio pinjaman atau subsidi bunga KPR, tetapi berani memukul mundur praktik monopoli lahan oleh korporasi besar. Jika negara abai, bom waktu krisis demografi tanpa papan ini dipastikan akan meledak dalam satu dekade ke depan.
