NEW YORK – Forum Tanah Air (FTA), komunitas diaspora Indonesia yang memiliki jejaring di 26 negara dan 38 provinsi, melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat bertanggal 10 Juni 2026 tersebut, FTA menyampaikan dukungan terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo, sekaligus mengingatkan sejumlah persoalan yang dinilai berpotensi menghambat agenda besar pembangunan nasional.
Surat yang ditandatangani Chairman Forum Tanah Air, Tata Kesantra, itu menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukanlah bentuk perlawanan politik, melainkan wujud kepedulian anak bangsa yang mengikuti perkembangan Indonesia dari berbagai belahan dunia.
Menurut FTA, langkah pemerintah dalam mendorong swasembada pangan, kemandirian energi, hilirisasi industri, program makan bergizi gratis, hingga penguatan koperasi desa merupakan kebijakan yang sejalan dengan amanat konstitusi.
Namun demikian, forum diaspora tersebut menilai terdapat sejumlah titik rawan yang perlu segera mendapat perhatian Presiden.
Salah satu sorotan utama adalah munculnya kesan di tengah masyarakat bahwa pemerintah cenderung meremehkan atau menutupi kedalaman persoalan ekonomi yang sedang dihadapi.
FTA menilai ketika nilai tukar rupiah tertekan, daya beli masyarakat melemah, dan ruang fiskal semakin terbatas, publik justru lebih sering menerima narasi optimistis yang tidak diikuti penjelasan terbuka mengenai berbagai risiko yang mungkin terjadi.
“Transparansi atas risiko terburuk bukanlah bentuk kepasrahan, melainkan syarat penting untuk membangun kesiapan mental nasional menghadapi berbagai kemungkinan,” tulis FTA dalam surat tersebut.
Selain itu, FTA meminta pemerintah menyampaikan secara terbuka rencana kontinjensi nasional apabila kondisi ekonomi global semakin memburuk. Menurut mereka, masyarakat berhak mengetahui skenario darurat yang telah disiapkan pemerintah, langkah-langkah perlindungan terhadap ekonomi rakyat, serta peran yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi situasi krisis.
Forum Tanah Air juga menyoroti apa yang mereka sebut sebagai “krisis makna” dalam komunikasi publik pemerintah. Berbagai program strategis seperti Danantara, Sekolah Rakyat, dan hilirisasi dinilai belum dijelaskan secara utuh sebagai bagian dari agenda besar ekonomi konstitusi yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945.
Akibatnya, berbagai program tersebut kerap dipersepsikan hanya sebagai kebijakan teknis dan administratif semata.
Di sisi politik, FTA mengingatkan adanya gejala oportunisme di kalangan partai-partai pendukung pemerintah. Mereka menilai sebagian kekuatan politik lebih terlihat mengejar akses kekuasaan dibanding membangun kesamaan visi ideologis terhadap agenda pembangunan nasional.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menjadi hambatan ketika pemerintah membutuhkan dukungan politik yang solid dalam menghadapi tekanan global yang lebih berat.
Peringatan paling keras dalam surat tersebut ditujukan pada kemungkinan munculnya kembali kekuatan-kekuatan lama yang berupaya memanfaatkan ketidakpuasan publik.
FTA menilai kegagalan pemerintah membangun komunikasi yang transparan berpotensi menciptakan kekosongan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk tampil sebagai alternatif atau penyelamat di tengah situasi krisis.
“Indonesia saat ini seperti kapal besar yang sedang melihat awan hitam di cakrawala. Kepercayaan publik tidak lahir dari slogan, tetapi dari keterbukaan,” tulis FTA.
Melalui surat terbuka itu, Forum Tanah Air berharap Presiden Prabowo tetap konsisten menjalankan agenda pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat, namun disertai keberanian untuk membuka kondisi yang sebenarnya kepada publik, termasuk peta jalan menghadapi berbagai kemungkinan terburuk di masa depan.
“Rakyat berhak mengetahui keadaan yang sebenarnya dan dilibatkan sebagai bagian dari solusi,” demikian salah satu pesan utama yang disampaikan forum diaspora tersebut.
