NEW YORK – Forum Tanah Air (FTA) melayangkan pernyataan sikap keras soal penahanan Roy Suryo dan dr. Tifa. Forum diaspora Indonesia di 26 negara itu menilai demokrasi sedang terancam karena aktivis dan peneliti dibungkam.
FTA menyebut penahanan keduanya berawal dari perdebatan soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut FTA, cara kepolisian menangkap secara represif dan bermuatan politis. “Menunjukkan tindakan kepolisian hanya didasarkan pada kekuasaan semata,” tulis FTA, Sabtu 21 Juni 2026.
Bagi FTA, persoalan ijazah Jokowi adalah hal sepele yang menyangkut kebenaran selembar dokumen. Roy Suryo dan dr. Tifa melakukan penelitian bukan untuk kepentingan pribadi atau keuntungan finansial, tapi demi kepentingan publik. Penahanan keduanya justru menggeser fokus. Perdebatan substansi berubah jadi soal kebebasan warga bertanya ke kekuasaan.
FTA menghormati proses hukum. Namun FTA ingatkan hukum jangan dipersepsikan sebagai alat lindungi reputasi elite. Di tengah polarisasi dan turunnya kepercayaan publik, pidana dalam perkara yang bisa dibuktikan terbuka justru memperdalam krisis legitimasi.
FTA juga soroti Indonesia sedang hadapi tantangan ekonomi, sosial, dan geopolitik. Pemerintah butuh dukungan rakyat. Karena itu kebijakan yang berpotensi lebarkan jarak negara-rakyat harus dicermati. “Kepercayaan publik adalah modal politik paling berharga,” tegas FTA.
FTA menyatakan 5 sikap: tolak kriminalisasi pencarian kebenaran, dorong pembuktian terbuka-independen, ingatkan institusi negara bangun kepercayaan lewat transparansi, ajak jaga ruang dialog bebas intimidasi, dan minta pemerintah pastikan hukum tak lindungi kekuasaan.
“Kami tidak akan diam ketika kebebasan berpikir dibatasi,” kata Chairman FTA Tata Kesantra. FTA menegaskan negara kuat bukan yang mampu bungkam pertanyaan, tapi yang berani menjawab tanpa takut.
