Pemerintah pusat minta ada percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat. Hal itu terungkap saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung Sate, Bandung, Selasa (16/12/2025).
Rapat koordinasi ini membahas sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan MBG, percepatan sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta penguatan peran pemerintah daerah dalam implementasi program di lapangan.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, dan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Arya Bima, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), perwakilan kementerian/lembaga, unsur TNI-Polri, serta seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat.
Zulkifli Hasan menegaskan, Program MBG telah ditetapkan sebagai program strategis nasional oleh Presiden sejak 17 November 2025, sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Terbatas tingkat menteri pada 3 Desember 2025.
“Target nasionalnya membangun lebih dari 30 ribu SPPG dengan total 82,9 juta penerima manfaat di 38 provinsi,” ujar Zulkifli Hasan.
Hingga 16 Desember 2025, capaian MBG telah menjangkau 17.764 SPPG dengan lebih dari 50 juta penerima manfaat. Ia menegaskan, sesuai Perpres 115/2025, BGN menjadi pelaksana utama, didukung 29 kementerian/lembaga serta peran aktif pemerintah daerah.
Menurut Zulkifli Hasan, MBG bukan sekadar program sosial, melainkan motor penggerak ekonomi rakyat. “Satu menu MBG bisa memengaruhi harga nasional. Jika 80 juta orang makan telur dalam satu hari, harga telur bisa langsung naik. Karena itu tata kelola pasokan harus dikendalikan bersama,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pelibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai pemasok utama bahan pangan MBG.
“Ini konsep close loop economy. Yang bergerak bukan hanya industri besar, tapi ekonomi rakyat. Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, dan itu hanya bisa tercapai jika desa ikut bergerak,” ujarnya.
Zulkifli Hasan bahkan menyebut MBG sebagai revolusi peradaban, karena menyentuh aspek gizi, kebersihan, keamanan pangan, hingga kualitas sumber daya manusia jangka panjang.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya keterbukaan dan keberanian melakukan evaluasi dalam pelaksanaan MBG.
“Lebih baik kita sendiri yang menyampaikan kekurangan untuk diperbaiki, daripada pihak luar yang membesarkan kelemahannya,” kata Dedi.
Ia menilai MBG berpotensi besar menjadi pengungkit ekonomi daerah, terutama di tengah keterbatasan fiskal, dengan menghubungkan belanja negara langsung ke produksi pangan rakyat kecil.
“Petani, peternak, nelayan, hingga warga di kaki gunung harus masuk rantai pasok MBG. Ayam, telur, ikan, dan sayur bisa diproduksi di sekitar rumah, dibeli dapur MBG, dan uang berputar di desa,” pungkasnya.
