Politik dan Pemerintahan

Tolak Safari Politik Jokowi, FTA dan GAUM-K Dijadwalkan Audiensi DPRD Jabar

×

Tolak Safari Politik Jokowi, FTA dan GAUM-K Dijadwalkan Audiensi DPRD Jabar

Sebarkan artikel ini
Aksi Tolak Jokowi
Rencana aksi tolak safari politik Jokowi di Jawa Barat yang digagas Forum Tanah Air (FTA) bersama GAUM-K dan GPKR Jabar mendapat respons positif dari legislatif

BANDUNG – Rencana aksi tolak safari politik Jokowi di Jawa Barat yang digagas Forum Tanah Air (FTA) bersama GAUM-K dan GPKR Jabar mendapat respons positif dari legislatif. Sekretaris FTA Syafril Sjofyan mengonfirmasi bahwa delegasi gabungan akan diterima langsung oleh pimpinan DPRD Jawa Barat pada Selasa (14/7/2026) pukul 09.00 WIB di Ruang BAMUS/BANGGAR lantai 2.

Syafril menyatakan bahwa sekretariat DPRD telah memberikan kepastian jadwal audiensi DPRD Jabar setelah berkoordinasi dengan para tokoh pergerakan. “Alhamdulillah sudah fix info dari sekretariat DPRD, bahwa delegasi GAUM-K dan GPKR Jabar untuk audiensi tentang aksi menolak safari politik Jokowi akan diterima besok,” ujar Syafril kepada media.

Para anggota delegasi dijadwalkan tiba di Gedung Sate lebih awal pada pukul 08.50 WIB untuk mempersiapkan pertemuan strategis tersebut.

Pertemuan ini tidak lepas dari peran aktif tokoh-tokoh pergerakan kunci di Jawa Barat, termasuk Ustaz Amin Bukhaery sebagai Koordinator GAUM-K dan Dr. Memet Hakim selaku Presidium GMKR Jabar. Syafril memastikan bahwa perwakilan peserta aksi tolak safari politik Jokowi di Jawa Barat akan bertemu langsung dengan Ketua DPRD beserta wakilnya.

Hal ini menandakan keseriusan legislatif dalam menampung aspirasi penolakan terhadap kunjungan mantan presiden yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas politik daerah menjelang momentum penting nasional.

Menurutnya, adanya reapon baik melalui audiensi DPRD Jabar menjadi sinyal bahwa suara masyarakat sipil tetap didengar oleh parlemen provinsi. FTA berharap pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret terkait sikap resmi DPRD terhadap rencana safari politik tersebut.

Sinergi antara elemen pergerakan dan legislatif ini diharapkan mampu menjaga integritas institusi daerah agar tidak terpolitisasi oleh agenda personal tokoh nasional yang sedang berada di luar jabatan struktural pemerintahan saat ini.