GARUT – Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk subsidi usai menerima silaturahmi jajaran PT Pupuk Indonesia Regional Jabar dan Asosiasi Pupuk Kabupaten Garut, Rabu (5/8/2026). Di Ruang Rapat Pamengkang, Bupati menekankan bahwa sebagai barang vital bersubsidi, ketersediaan NPK dan Urea harus terjamin hingga ke tangan petani. “Ini terkait bagaimana pemerintah menjamin agar manfaatnya dirasakan langsung oleh petani,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi sinyal keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan tidak ada kebocoran atau penyimpangan dalam rantai pasok komoditas strategis penopang ketahanan pangan daerah.
Manager Penjualan Jabar 3 PT Pupuk Indonesia, Teuku Reza Pratama, melaporkan capaian positif penyaluran pupuk subsidi yang telah mencapai 50 persen dari alokasi tahunan per akhir Juli 2026. Stok di Penerima Pupuk Titik Serah (PPTS) dipastikan aman, dengan harga transaksi yang ketat mengikuti ketentuan pemerintah. Namun, Reza mengungkap fakta krusial: kendala penebusan yang dialami sebagian petani bukan karena kelangkaan stok, melainkan ketidakterdaftaran nama dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Saat ini, baru sekitar 254 ribu petani Garut yang tercatat resmi dalam sistem, menyisakan ribuan petani lain yang berpotensi kehilangan hak akses pupuk subsidi akibat administrasi yang belum rampung.
Menanggapi hal tersebut, PT Pupuk Indonesia berkomitmen berkoordinasi intensif dengan Dinas Pertanian untuk mendorong optimalisasi pendaftaran RDKK secara digital. Edukasi mengenai pentingnya data yang valid terus digencarkan agar tidak ada petani yang dirugikan. Selain itu, tim lapangan juga diterjunkan untuk memberikan pendampingan teknis terkait pemanfaatan pupuk organik sebagai pendamping pupuk subsidi. Langkah ini diambil guna menjaga keseimbangan ekosistem tanah jangka panjang, sekaligus mengurangi ketergantungan berlebihan pada input kimia sintetis yang dapat menurunkan kesuburan lahan pertanian Garut di masa depan.
Sinergi antara Pemkab Garut, PT Pupuk Indonesia, dan asosiasi distributor menjadi kunci keberhasilan program pupuk subsidi tahun ini. Dengan realisasi penyaluran yang sudah separuh jalan dan komitmen perbaikan administrasi RDKK, diharapkan produktivitas sektor pertanian tetap terjaga. Bagi petani yang belum terdaftar, segera menghubungi penyuluh pertanian setempat untuk memvalidasi data. Ketersediaan fisik di gudang tidak akan berarti jika hambatan birokrasi administratif masih menjadi tembok penghalang. Garantasi negara hadir melalui ketepatan sasaran, bukan sekadar banyaknya tonase yang didistribusikan tanpa tepat guna.
