SUMEDANG – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara bukan tugas tunggal Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), melainkan tanggung jawab kolektif seluruh aparatur sipil negara. Hal ini disampaikan saat memimpin evaluasi pendapatan daerah Sumedang 2026 di Gedung Negara, Kamis (6/8/2026).
Dony menekankan pendekatan “orkestrasi dan kolaborasi pentahelix” sebagai kunci memobilisasi potensi daerah agar tidak bekerja secara terkotak-kotak dalam mengejar target penerimaan.
Dony mengingatkan bahwa setiap rupiah pajak dan retribusi yang dibayarkan rakyat sejatinya adalah investasi yang harus kembali dalam bentuk infrastruktur layak, pendidikan berkualitas, dan kesehatan prima. Dalam forum evaluasi pendapatan daerah Sumedang 2026 tersebut, ia meminta seluruh OPD terkait untuk memperkuat validasi data wajib pajak serta mengakselerasi digitalisasi pelayanan guna meminimalkan kebocoran.
Transformasi digital dinilai krusial untuk menciptakan transparansi sekaligus mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara efisien.
Kepala Bapenda Rohana melaporkan capaian signifikan terkait kemandirian fiskal kabupaten. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan berhasil naik dari kisaran 18-19 persen pada 2021 menjadi 20-25 persen di tahun 2026. Kenaikan ini menjadi indikator positif bahwa kapasitas pemerintah membiayai pembangunan semakin kuat.
Namun, Rohana mengingatkan bahwa keberhasilan evaluasi pendapatan daerah Sumedang 2026 tidak boleh berhenti pada seremonial, melainkan harus diterjemahkan menjadi rencana aksi konkret dengan timeline dan indikator kinerja yang terukur demi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi lokal.
Sebagai penutup, Bupati Dony berpesan bahwa ruang fiskal yang lebar hanya bisa dicapai jika seluruh elemen pemerintahan bergerak sinkron. Peningkatan PAD bukan sekadar ambisi administratif, tetapi prasyarat mutlak untuk menghadirkan kesejahteraan nyata bagi warga Sumedang.
Dengan komitmen bersama dalam evaluasi pendapatan daerah Sumedang 2026, diharapkan transformasi pelayanan publik dapat berjalan beriringan dengan optimalisasi penerimaan negara, sehingga janji pembangunan dapat delivery kepada masyarakat secara berkelanjutan dan akuntabel.
