JAKARTA — Pemerintah menempatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai kementerian/lembaga dengan pagu anggaran terbesar dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027. Alokasi tersebut disampaikan dalam dokumen RAPBN 2027 yang menjadi dasar pembahasan anggaran tahun depan.
BGN memperoleh pagu Rp240,20 triliun, disusul Kementerian Pertahanan sebesar Rp189,01 triliun dan Polri sebesar Rp139,19 triliun. Besarnya anggaran mencerminkan prioritas pemerintah pada program gizi nasional, pertahanan, dan keamanan.
Di posisi kedua terdapat Kementerian Pertahanan dengan alokasi Rp189,01 triliun. Selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menempati posisi ketiga dengan pagu Rp139,19 triliun.
Posisi keempat ditempati Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran Rp114,59 triliun, disusul Kementerian Kesehatan sebesar Rp102,12 triliun.
Berikutnya, Kementerian Agama memperoleh alokasi Rp87,66 triliun, sedangkan Kementerian Sosial mendapatkan Rp84,71 triliun.
Untuk sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berada di posisi kedelapan dengan pagu Rp65,17 triliun. Sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperoleh Rp61,10 triliun.
Adapun posisi kesepuluh ditempati Kementerian Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp49,80 triliun. Secara keseluruhan, total belanja kementerian/lembaga dalam RAPBN 2027 tercatat Rp1.504,74 triliun, sedikit turun dibandingkan Rp1.510,55 triliun pada 2026.
Dengan demikian, komposisi anggaran terbesar dalam RAPBN 2027 menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap program gizi nasional, pertahanan dan keamanan, pembangunan infrastruktur, kesehatan, perlindungan sosial, serta pendidikan.
Kemenhan dan Polri juga Mendapat Anggaran Jumbo
Pemerintah menjelaskan bahwa tingginya pagu sektor pertahanan dan keamanan didorong oleh beberapa kebutuhan strategis. Pertama, belanja pegawai menyerap porsi besar karena TNI dan Polri memiliki ratusan ribu personel aktif yang membutuhkan gaji, tunjangan, layanan kesehatan, hingga dukungan operasional.
Kedua, anggaran diarahkan untuk modernisasi alutsista di Kementerian Pertahanan dan almatsus di Polri guna meningkatkan kemampuan menjaga kedaulatan serta penegakan hukum.
Ketiga, Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan pengamanan wilayah perbatasan, keamanan siber, penanggulangan terorisme, dan stabilitas nasional yang membutuhkan biaya operasional tinggi.
Pagu dalam RAPBN 2027 tersebut masih akan dibahas bersama DPR sebelum ditetapkan menjadi APBN 2027.
