JAKARTA — Pemerintah Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran cukup besar untuk sektor pertahanan dan keamanan dalam RAPBN 2027. Kementerian Pertahanan mendapat pagu Rp189,01 triliun, sedangkan Polri memperoleh Rp139,19 triliun. Jika digabungkan, nilainya mencapai Rp328,20 triliun.
Angka tersebut bahkan Rp88 triliun lebih besar dibandingkan alokasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang mencapai Rp240,20 triliun.
Besarnya anggaran TNI dan Polri tentu memiliki alasan. Indonesia membutuhkan kekuatan pertahanan untuk menjaga kedaulatan wilayah, modernisasi alutsista, pengamanan perbatasan, serta menghadapi ancaman baru seperti kejahatan lintas negara dan serangan siber.
Polri juga membutuhkan anggaran untuk menjaga keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, pemberantasan narkotika, kejahatan transnasional, keamanan siber hingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, besarnya anggaran tersebut tetap layak dipertanyakan. Apakah Rp328,20 triliun benar-benar menjadi kebutuhan paling mendesak negara saat ini?
Pertanyaan tersebut semakin relevan karena pemerintah juga menghadapi berbagai persoalan lain, mulai dari kemiskinan, pengangguran, kualitas pendidikan dan kesehatan, harga kebutuhan pokok hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar.
TNI dan Polri memang membutuhkan anggaran yang memadai. Tetapi publik juga berhak mengetahui secara transparan berapa bagian anggaran yang digunakan untuk belanja personel dan operasional rutin, serta berapa yang benar-benar menghasilkan peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan.
Untuk Kementerian Pertahanan, misalnya, modernisasi alutsista harus didasarkan pada kebutuhan strategis yang jelas. Pengadaan peralatan pertahanan bernilai besar harus disertai transparansi, efisiensi dan mekanisme pengawasan yang kuat.
Begitu pula dengan Polri. Peningkatan anggaran idealnya tidak hanya menghasilkan tambahan fasilitas dan peralatan, tetapi juga meningkatkan profesionalisme, kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah Indonesia membutuhkan TNI dan Polri yang kuat. Tentu membutuhkan.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Rp328,20 triliun merupakan komposisi anggaran yang paling tepat dibandingkan kebutuhan masyarakat lainnya. Apa urgensi dibalik anggaran jumbo tersebut?
Sebab, negara kuat bukan hanya negara yang memiliki pertahanan dan aparat keamanan yang tangguh. Negara kuat juga harus mampu menyediakan pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, lapangan kerja, pangan terjangkau dan kehidupan yang layak bagi rakyatnya.
Karena itu, sebelum RAPBN 2027 ditetapkan, pemerintah perlu menjawab satu pertanyaan sederhana:
Apa manfaat nyata Rp328,20 triliun anggaran TNI-Polri bagi rakyat, dan apakah hasilnya sebanding dengan beban yang harus ditanggung negara?
