BANDUNG – Masyarakat dengan penghasilan di atas Rp6,5 juta per bulan berpotensi masuk dalam kelompok yang dibatasi untuk membeli Pertalite. Namun, angka tersebut belum menjadi ketentuan final yang secara otomatis melarang seluruh masyarakat bergaji di atas Rp6,5 juta membeli BBM bersubsidi.
Wacana pembatasan tersebut mencuat seiring upaya pemerintah menata kembali penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu skema yang tengah menjadi pembahasan adalah penggunaan data tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil.
Kelompok desil 9 dan 10, yang merepresentasikan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi, menjadi kelompok yang dipertimbangkan untuk tidak lagi memperoleh subsidi BBM.
Jika skema tersebut diterapkan, masyarakat yang masuk kelompok tersebut berpotensi diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi, seperti Pertamax.
Angka Rp6,5 juta kemudian ramai diperbincangkan karena dikaitkan dengan batas penghasilan masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.
Namun, penentuan penerima subsidi tidak serta-merta hanya berdasarkan nominal gaji. Pemerintah masih perlu menyelaraskan data kesejahteraan, identitas konsumen, kendaraan, serta mekanisme penyaluran agar kebijakan tidak salah sasaran.
Dengan demikian, seseorang yang memiliki penghasilan di atas Rp6,5 juta belum otomatis dilarang membeli Pertalite hanya karena nominal penghasilannya.
Pembatasan Pembelian Sudah Berjalan
Upaya memperketat penyaluran BBM subsidi sebenarnya telah berjalan melalui mekanisme pengendalian volume.
Mulai 1 April 2026, BPH Migas memberlakukan pembatasan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda empat atau lebih dengan batas maksimal 50 liter per hari untuk setiap kendaraan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026.
Pertamina juga menerapkan sistem pendataan konsumen melalui Program Subsidi Tepat.
Untuk Pertalite, pendaftaran dan penggunaan QR Code diwajibkan bagi kendaraan roda empat. Sementara kendaraan roda dua dan roda tiga belum diwajibkan menggunakan mekanisme tersebut.
Sistem ini menjadi salah satu instrumen untuk mencatat konsumen sekaligus mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi.
Desil 9 dan 10 Jadi Perhatian
Pemerintah kini mencari formula yang dapat membedakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi dengan kelompok yang dinilai mampu membeli BBM nonsubsidi.
Pendekatan berbasis desil menjadi salah satu opsi karena tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dinilai menggunakan basis data sosial ekonomi yang lebih luas, bukan hanya satu indikator berupa besaran pendapatan.
Artinya, pembatasan nantinya berpotensi mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi secara lebih menyeluruh.
Kuota Pertalite 2026 Turun
Urgensi penataan subsidi juga semakin besar karena volume Pertalite yang dialokasikan pemerintah mengalami penyesuaian.
BPH Migas menetapkan kuota Pertalite 2026 sekitar 29,27 juta kiloliter, turun sekitar 6,28 persen dibandingkan kuota 2025 yang mencapai sekitar 31,23 juta kiloliter.
Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi.
Dewan Energi Nasional juga memperkirakan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin dan jenis kendaraan berpotensi menghemat volume konsumsi sekitar 10–15 persen.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar efisiensi anggaran, tetapi juga berupaya memastikan subsidi BBM lebih banyak dinikmati masyarakat yang memang membutuhkan.
Jangan Salah Pahami Angka Rp6,5 Juta
Bagi masyarakat, perubahan skema subsidi tentu dapat berdampak terhadap pengeluaran sehari-hari. Jika kelompok tertentu nantinya tidak lagi mendapatkan akses Pertalite dan harus beralih ke BBM nonsubsidi, biaya mobilitas berpotensi meningkat.
Karena itu, kriteria penerima subsidi perlu ditetapkan secara jelas dan transparan. Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme yang digunakan mampu menghindari kesalahan dalam mengidentifikasi masyarakat yang berhak memperoleh subsidi.
Untuk saat ini, masyarakat belum dapat menyimpulkan bahwa setiap orang dengan gaji di atas Rp6,5 juta pasti tidak boleh membeli Pertalite.
Yang tengah berkembang adalah rencana penataan subsidi dengan sasaran kelompok masyarakat yang dinilai lebih mampu, termasuk pembahasan kelompok desil 9 dan 10.
Keputusan final mengenai siapa yang kehilangan akses subsidi, bagaimana mekanismenya, serta kapan kebijakan tersebut mulai diterapkan masih menunggu keputusan resmi pemerintah.
