GARUT – Pengurus Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD DMI) Kabupaten Garut masa khidmat 2026–2031 resmi dilantik dalam seremoni khidmat di Gedung Pendopo, Kamis (29/10/2026). Pelantikan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi dan misi memperkuat peran masjid sebagai pusat peradaban umat Islam.
Asisten Daerah I Bidang Pemkesra Garut, Bambang Hafidz, menyampaikan apresiasi tinggi sekaligus menyoroti besarnya tantangan keumatan di wilayah tersebut. Hal ini tak lepas dari kondisi geografis Garut yang mencakup 42 kecamatan serta 442 desa dan kelurahan, menjadikannya kabupaten terluas ketiga di Jawa Barat.
Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang masif, berbagai persoalan ekonomi makro hingga isu keumatan menjadi tugas berat yang menuntut kolaborasi. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh Pengurus DMI Garut yang baru dilantik bergotong royong membenahi pengelolaan masjid hingga ke pelosok desa.
Menanggapi tantangan tersebut, Ketua PD DMI Garut, Rd. Aas Kosasih, menegaskan komitmennya untuk menjalankan roda organisasi secara terarah dan terukur. Rancangan program kerja akan dibahas mendalam bersama Dewan Mustasyar, Dewan Syariah, Dewan Pakar, serta pengurus cabang tingkat kecamatan.
Arah gerak organisasi dibagi menjadi dua kategori utama, yakni program wajib dan program pilihan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Program wajib mencakup tiga pilar, yaitu Idarah untuk tata kelola administrasi, Imarah untuk memakmurkan masjid, serta Riayah untuk pemeliharaan bangunan dan fasilitas.
Sementara itu, program pilihan dirancang khusus untuk mendongkrak pemberdayaan ekonomi jamaah melalui perintisan gerai Warung Barokah Masjid di setiap kecamatan. Gerai ini nantinya akan menyediakan kebutuhan pokok bersubsidi seperti sembako murah, gas melon, air galon, hingga layanan pembayaran tagihan listrik.
Inovasi di sektor ekonomi kerakyatan ini menjadi terobosan cerdas dalam mengubah fungsi masjid menjadi pusat pemberdayaan umat. Dengan pembenahan tata kelola dan program ekonomi konkret, Pengurus DMI Garut diharapkan menghadirkan kemaslahatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bambang juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan umat yang kompleks. Sinergi antara pemerintah, DMI, tokoh agama, dan masyarakat harus terus diperkuat agar program pembangunan berdampak nyata.
