JAKARTA — Pemerintah mulai menyiapkan langkah efisiensi nasional menyusul lonjakan harga energi global, termasuk membuka opsi fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH).
Kebijakan ini mengemuka usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal, terutama defisit APBN tetap di bawah 3 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah melihat situasi global saat ini sebagai kondisi yang memerlukan langkah antisipatif serius.
“Kita harus melakukan langkah-langkah proaktif. Tidak bisa menganggap kita aman tanpa upaya mengurangi konsumsi BBM,” ujar Airlangga dalam keterangannya dalam Vhanel Youtube INews tv, Jumat (20/32026).
Menurutnya, gejolak di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia yang berdampak langsung pada harga BBM dan komoditas pangan di dalam negeri.
Sebagai respons, pemerintah tengah mengkaji penerapan WFH sebagai bagian dari strategi penghematan energi. Skema awal yang dipertimbangkan adalah satu hari WFH dalam lima hari kerja, dengan kemungkinan penyesuaian lebih lanjut.
Airlangga bahkan menyebut sejumlah negara telah lebih dulu menerapkan langkah yang lebih drastis. Dalam kondisi yang dikategorikan “critical measures”, kebijakan efisiensi dilakukan secara masif, mulai dari WFH hingga 50 persen, pemangkasan hari kerja menjadi empat hari, hingga pengurangan gaji pejabat untuk membantu kelompok rentan.
“Kita bersyukur kondisi kita relatif aman, terutama dari sisi pangan. Tapi tetap harus ada langkah efisiensi,” tegasnya.
Selain pengaturan pola kerja, pemerintah juga menyiapkan kebijakan pendukung lain, seperti peningkatan produksi batu bara melalui penyesuaian RKAB serta kajian penerapan pajak ekspor guna menangkap potensi windfall profit.
Di sektor energi, Presiden juga menginstruksikan percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke energi yang lebih efisien sebagai respons atas mahalnya harga minyak dunia.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menekan konsumsi BBM, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tekanan global.
Pemerintah memastikan, skema teknis terkait WFH dan kebijakan efisiensi lainnya masih dalam tahap finalisasi dan akan segera diumumkan secara resmi kepada publik.
