KARAWANG — Tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang pada hari pertama kerja usai libur Lebaran 1447 Hijriah mencapai 95,14 persen.
Data tersebut disampaikan Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang, Jajang Jaenudin, usai pelaksanaan apel pagi di Plaza Pemda Karawang, Rabu (25/3/2026).
“Yang hadir 95,14 persen, sedangkan yang tidak hadir 4,89 persen. Ketidakhadiran paling banyak karena cuti tahunan, sekitar 3,75 persen atau 300-an orang,” ujarnya.
Selain cuti, ketidakhadiran juga disebabkan oleh faktor kesehatan sebesar 0,75 persen, pegawai di luar tanggungan negara 0,02 persen, serta tanpa keterangan sebesar 0,29 persen atau sebanyak 24 orang.
Jajang menegaskan, pihaknya akan menelusuri pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan. Langkah konfirmasi akan dilakukan untuk memastikan apakah terjadi kelalaian administratif atau mangkir kerja.
“Yang tanpa keterangan ini akan kami konfirmasi. Jika terbukti mangkir, tentu akan ada sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Ia memastikan, ketidakhadiran tanpa keterangan tersebut tersebar di berbagai sektor dan tidak terkonsentrasi pada layanan publik tertentu.
Di sisi lain, terkait rencana penerapan sistem kerja fleksibel seperti work from home (WFH), Pemkab Karawang masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
Menurut Jajang, skema WFH tengah disusun sebagai bagian dari strategi efisiensi, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar.
“Kami sedang mengkaji kemungkinan WFH bergiliran. Meski bekerja dari rumah, pegawai tetap wajib melakukan absensi dan pelaporan kinerja,” pungkasnya.
