SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi mulai mematangkan arah pembangunan jangka pendek melalui forum strategis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Bale Pangripta, Bapperida Kabupaten Sukabumi, Selasa (31/3/2026).
Sekitar 400 peserta dari unsur perangkat daerah, DPRD, camat, hingga tokoh masyarakat terlibat dalam forum ini. Tema besar yang diusung adalah penguatan ekosistem pendukung bagi sektor agroindustri dan pariwisata.
Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan bahwa dua sektor tersebut akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Menurutnya, agroindustri dan pariwisata memiliki efek berganda yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Keduanya sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Sejumlah agenda prioritas nasional turut menjadi perhatian, mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrem, pembangunan perumahan, ketahanan pangan, hingga program kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, alokasi belanja wajib juga menjadi sorotan. Pemerintah daerah menargetkan 40 persen anggaran untuk infrastruktur layanan publik, termasuk program Tumaninah (jalan dan irigasi) serta Sakinah (rumah layak huni). Sementara sektor pendidikan mendapat porsi minimal 20 persen.
Sekretaris Daerah Ade Suryaman memaparkan bahwa penyusunan RKPD 2027 telah melalui tahapan panjang sejak akhir 2025. Mulai dari forum konsultasi publik hingga Musrenbang tingkat kecamatan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), tercatat 6.617 usulan dari desa yang kemudian mengerucut menjadi 1.711 prioritas di tingkat kecamatan. Di sisi lain, pokok pikiran DPRD mencatat 2.238 usulan yang masih dalam tahap verifikasi.
Mayoritas kebutuhan masyarakat masih didominasi sektor infrastruktur permukiman, seperti perbaikan jalan lingkungan, rumah tidak layak huni, hingga sistem penyediaan air minum.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menegaskan pentingnya konsistensi antara RKPD dengan RPJMD 2025–2029.
“RKPD harus menjawab kebutuhan riil masyarakat dan menjadikan agroindustri serta pariwisata sebagai motor ekonomi daerah,” ujarnya.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Pemkab Sukabumi juga memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan yang dinilai patuh terhadap regulasi daerah.
Musrenbang ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, partisipatif, dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Sukabumi menuju visi daerah yang maju dan berkelanjutan.
