Oleh : Sony Fitrah Perizal, Ketua Jaringan Median Siber Indonesia (JMSI) Jabar
SAYA menonton paparan Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, saat memaparkan Buku Saku 0% disalah satu chanel Youtube, pelan-pelan.
Bukunya kelihatan, tipis. Ringkas. Tapi ambisinya besar.
Janji pemerintahnya menggoda: 0% kemiskinan.
Siapa yang tidak setuju?
Semua orang pasti mau itu. Termasuk saya.
Di dalamnya, Muhammad Qodari memaparkan satu gagasan yang terdengar sangat masuk akal:
negara harus hadir sepanjang hayat.
Dari dalam kandungan, sampai usia lanjut.
Dari bayi, anak sekolah, usia kerja, sampai lansia.
Tidak boleh ada jeda.
Konsepnya rapi.
Bahkan terlalu rapi.
Negara yang Hadir di Setiap Fase
Di buku itu, negara digambarkan seperti orang tua ideal.Saat ibu hamil — negara hadir lewat PKH.
Saat bayi lahir — negara hadir lewat intervensi gizi.
Saat anak sekolah — negara hadir lewat beasiswa, sekolah rakyat.
Saat dewasa — negara hadir lewat KUR, LPDP, program kerja.
Saat tua — negara hadir lewat bantuan lansia.
Lengkap.
Seperti sistem yang tidak punya celah.
Lebih menarik lagi, buku ini tidak berhenti di konsep.
Ia turun ke angka.
Ada keluarga yang menerima bantuan puluhan hinggal lebih dari 200 juta Rupiah.
Bahkan ada anak miskin (Muhammad) yang dapat bantuan LPDP Rp 1 Miliar.
Saya berhenti di bagian itu.
Saya ulang lagi.
Ratusan juta hingga 1 miliar per tahun.
Kalau benar merata, Indonesia mungkin sudah berubah wajah.
Cerita yang Terlalu Indah
Buku itu menampilkan contoh.
Keluarga yang tadinya miskin.
Lalu mendapat bantuan dari berbagai sektor:
pendidikan
kesehatan
pangan
energi
bahkan perumahan
Hasilnya?
Anak sekolah.
Kesehatan terjamin.
Kebutuhan dasar terpenuhi.
Singkatnya:
negara hadir, dan hidup mereka berubah.
Saya tidak meragukan cerita itu.
Saya percaya.
Masalahnya bukan di situ.
Masalahnya: Siapa yang Tidak Masuk Buku Itu?
Saya justru teringat pada satu keluarga lain.
Mari kita sebut: Ujang.
Tidak disebut sama Mohammad Qodari.
Tidak masuk statistik keberhasilan.
Tapi jumlahnya jutaan.
Ujang: Tidak Miskin, Tapi Tidak Aman
Ujang bekerja.
Gajinya Rp3,5 juta per bulan.
Bukan pengangguran.
Bukan pemalas.
Ia punya rumah. Bahkan KPR-nya sudah lunas.
Sekilas terlihat “aman”.
Tapi kita lihat lebih dekat.
Ia punya tiga anak.
Satu kuliah di Bandung.
Biaya kuliah? Rp4,4 juta per semester.
Kost? Rp650 ribu per bulan.
Uang makan? Rp300 ribu per minggu.
Coba hitung sendiri.
Belum anak kedua di SMA.
Masih harus bayar “sumbangan bangunan” Rp5 juta. Dicicil.
Padahal kita tahu, itu tidak resmi.
Anak ketiga masih SD.
Istrinya jualan kecil-kecilan.
Untungnya? Rp20 ribu sehari.
Kalau dihitung sebulan:
sekitar Rp600 ribu.
Di Mana Negara?
Pertanyaan ini penting.
Ujang tidak dapat:
beasiswa
bantuan besar
perlindungan penuh
Ia juga tidak punya:
BPJS aktif
jaminan pensiun
kepastian kerja (kontrak tahunan)
Kalau ia sakit?
Selesai.
Kalau kontraknya tidak diperpanjang?
Selesai.
Kalau ada biaya darurat?
Selesai.
Ini Bukan Kemiskinan. Ini Lebih Berbahaya
Dalam ilmu ekonomi, keluarga seperti Ujang punya istilah:
rentan miskin.
Mereka tidak masuk kategori miskin.
Tapi hanya butuh satu guncangan untuk jatuh.
Dan jumlahnya?
Jauh lebih besar daripada yang miskin ekstrem.
Ketidakadilan yang Tidak Terlihat
Di sinilah saya mulai gelisah.
Dalam buku saku itu, ada keluarga yang mendapat:
bantuan pendidikan
bantuan kesehatan
bantuan pangan
subsidi energi
bahkan bantuan perumahan
Semua bertumpuk.
Sementara Ujang?
Hampir tidak dapat apa-apa.
Padahal:
ia bekerja
ia membiayai pendidikan anak
ia berusaha bertahan tanpa bantuan
Ini ironi.
Yang paling berjuang, justru sering paling sedikit dibantu.
Kesalahan Bukan di Niat
Saya tidak mengatakan program ini salah. Justru sebaliknya.
Konsepnya benar.
Ambisinya tepat.
Tapi ada satu masalah klasik:
data dan distribusi.
Negara terlalu kaku membagi:
miskin → dibantu
tidak miskin → dianggap aman
Padahal realitas tidak sesederhana itu.
Garis Tipis yang Berbahaya
Ujang berada di garis tipis.
Sedikit di atas kemiskinan.
Tapi tidak cukup kuat untuk bertahan.
Ironisnya, garis ini tidak terlihat dalam kebijakan.
Yang terlihat hanya dua warna: hitam dan putih.
Padahal yang paling banyak adalah abu-abu.
Ilusi 0%
Di sinilah saya sampai pada satu kesimpulan:
0% kemiskinan bisa menjadi ilusi.
Bukan karena niatnya salah.
Tapi karena cara melihatnya belum utuh.
Kalau hanya menghitung yang “resmi miskin”,
angka bisa turun.
Tapi kalau menghitung yang “hampir miskin”,
ceritanya berbeda. Apalagi standar kemiskinan BPJS diragukan kalau tidak Membagongkan.
Negara Sudah Hadir. Tapi Belum Merata
Saya percaya negara sudah bekerja.
Program ada.
Anggaran besar.
Intervensi nyata.
Tapi negara belum hadir untuk semua.
Masih ada jutaan Ujang di luar sana:
yang tidak cukup miskin untuk dibantu
tapi tidak cukup kuat untuk hidup aman
Mereka ini sunyi.
Tidak masuk buku.
Tidak masuk cerita sukses.
Pertanyaan yang Harus Dijawab
Kalau targetnya 0% kemiskinan,
maka pertanyaannya bukan:
“Berapa yang sudah dibantu?”
Tapi:
“Berapa yang masih terlewat?”
Buku saku itu penting.
Ia menunjukkan apa yang mungkin terjadi.
Tapi kita juga butuh satu hal lain:
melihat yang tidak tertulis.
Karena sering kali,
masalah terbesar bukan pada yang terlihat.
Tapi pada yang terlewat.
Dan di situlah—
Ujang dan jutaan keluarga lain sedang bertahan.
