JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto tampak tak bergeming terhadap tekanan Uni Eropa terkait pembelian minyak Rusia. Di tengah kekhawatiran Barat atas konflik global, Indonesia justru melangkah ke arah sebaliknya: membuka kerja sama energi dengan Moskow.
Peringatan keras disampaikan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, dalam pertemuan dengan para menteri luar negeri ASEAN di Brunei, Selasa (28/4/2026). Ia meminta negara-negara Asia Tenggara tidak beralih ke minyak Rusia, karena dinilai akan memperpanjang konflik Perang Rusia-Ukraina.
Namun di lapangan, realitas berkata lain.
Indonesia justru menjadi salah satu negara yang paling terbuka. Pemerintah mengumumkan rencana impor hingga 150 juta barel minyak mentah dari Rusia. Langkah ini muncul setelah pertemuan antara Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow.
Keputusan ini menegaskan satu hal: Jakarta memilih pragmatisme energi ketimbang tekanan geopolitik.
Asia Tenggara Bergerak, Barat Cemas
Indonesia bukan satu-satunya.
Filipina telah menerima pengiriman minyak Rusia untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir. Thailand tengah menjajaki pembelian pupuk dari Moskow, sementara Vietnam mempercepat proyek pembangkit listrik tenaga nuklir bersama Rusia.
Gelombang ini membuat Eropa makin khawatir. Upaya mengisolasi Rusia melalui sanksi ekonomi justru terlihat bocor dari kawasan Asia.
Bagi Moskow, situasi ini adalah angin segar. Lonjakan harga energi global dan celah dalam sanksi Barat memberi Rusia pemasukan miliaran dolar sekaligus membuka jalur pengaruh baru.
Citra Rusia di Asia Tenggara Menguat
Menariknya, langkah negara-negara Asia Tenggara ini juga ditopang persepsi publik.
Sejumlah survei menunjukkan citra Rusia relatif positif di kawasan. Bahkan invasi ke Ukraina tidak banyak mengubah pandangan tersebut.
Survei menunjukkan mayoritas responden di Indonesia memiliki pandangan lebih positif terhadap Rusia dibandingkan Amerika Serikat.
Peneliti dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, Ian Storey, menyebut sosok Vladimir Putin dipersepsikan sebagai pemimpin kuat yang berani menantang Barat.
“Citra itu cukup diterima di banyak negara Asia Tenggara,” ujarnya.
Selain itu, Rusia juga dinilai memiliki hubungan historis dengan beberapa negara kawasan serta dianggap lebih dekat secara politik dengan isu-isu dunia Muslim.
Batas Pengaruh Rusia
Meski begitu, para analis mengingatkan bahwa pengaruh Rusia tetap memiliki keterbatasan.
Dibandingkan Amerika Serikat dan China, kapasitas ekonomi dan militer Rusia tidak sebanding. Selain itu, kedekatan Moskow dengan Beijing juga menjadi pertimbangan bagi negara-negara ASEAN yang memiliki konflik di Laut China Selatan.
Namun krisis energi global telah mengubah peta permainan.
Keputusan Amerika Serikat melonggarkan sanksi pengiriman minyak Rusia sejak Maret lalu—meski bersifat sementara—ikut membuka ruang bagi negara-negara untuk tetap melakukan transaksi.
Politik Luar Negeri Indonesia: Bebas Aktif atau Sinyal Politik?
Pengamat dari Australian National University, Leszek Buszynski, menilai langkah Indonesia mencerminkan strategi non-blok.
“Indonesia ingin menunjukkan bahwa mereka tidak akan mengikuti arahan Barat,” ujarnya.
Langkah ini juga dinilai sebagai upaya memperkuat posisi Indonesia di panggung global, termasuk di forum seperti G20 dan BRICS.
Rusia Bidik Energi dan Simbol Politik
Selain minyak, Rusia juga mulai mendorong kerja sama di sektor energi nuklir. Negara itu telah menandatangani kontrak dengan Myanmar dan Vietnam.
Ke depan, kawasan Asia Tenggara berpotensi menjadi pasar strategis baru bagi Moskow, baik dalam energi maupun pangan.
Rusia dan ASEAN bahkan dijadwalkan menggelar pertemuan khusus di Kazan pada Juni mendatang untuk menandai 35 tahun kemitraan.
“Ini lebih sebagai simbol bahwa Rusia tidak sendirian,” kata Storey.
Tarik-Menarik Kepentingan Global
Langkah Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara membuka kerja sama dengan Rusia menunjukkan satu hal: dunia tidak lagi hitam-putih.
Di satu sisi ada tekanan geopolitik Barat.
Di sisi lain ada kebutuhan nyata akan energi murah dan stabil.
Dan di tengah itu, negara seperti Indonesia memilih jalan sendiri.
Pragmatis.
Berisiko.
Tapi juga strategis.
Kini pertanyaannya: apakah langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia, atau justru membuka babak baru ketegangan dengan Barat?
