Anggota Komite I DPD RI, Aanya Rina Casmayanti, mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera menindaklanjuti berbagai aspirasi daerah kabupaten/kota di Jawa Barat yang dinilai mendesak dan krusial bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah. Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama Mendagri di Senayan, Kamis (11/12/2025).
Dalam rapat tersebut, Aanya memaparkan bahwa ia menerima ratusan aspirasi selama kunjungan kerja ke 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Beberapa poin urgen disampaikan langsung, sementara sisanya akan diberikan secara tertulis.
10 CDOB Jabar Butuh Kejelasan
Di antara isu paling krusial adalah 10 Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) di Jawa Barat yang disebut telah memenuhi syarat.
Aanya meminta kejelasan tindak lanjut dari Kemendagri serta memastikan apakah moratorium DOB sudah dibuka kembali.
Aspirasi dari Berbagai Kabupaten/Kota
Kota Tasikmalaya
Memohon dukungan sarana-prasarana pelayanan publik, termasuk mobil pemadam kebakaran dan rehabilitasi gedung perangkat daerah.
Kabupaten Majalengka
Meminta pelonggaran kewenangan pemda dalam perizinan kawasan industri, terutama terkait alih fungsi lahan pertanian abadi.
Selain itu, Majalengka mengusulkan pemekaran desa dipermudah, karena syarat minimal 12 ribu penduduk dinilai sangat memberatkan dibanding provinsi lain.
Aspirasi pemekaran desa ini juga disebut mewakili banyak daerah di Jabar yang menginginkan jumlah desa bertambah demi meningkatkan kualitas layanan publik dan pemerataan dana desa.
Kabupaten Purwakarta
Memohon asistensi penyusunan perda ketenagakerjaan yang mendorong perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal, namun terkendala regulasi dalam UU Cipta Kerja.
Kota Cimahi
Mengeluhkan belum tuntasnya penetapan batas wilayah dengan daerah sekitar sehingga menghambat pendataan penduduk.
Kabupaten Bandung Barat
Mengeluhkan kekurangan blanko KTP, belum memiliki kantor pemadam kebakaran, serta minimnya armada damkar dibanding luas wilayah dan populasi.
Kota Bogor
Sama halnya dengan Cimahi, Kota Bogor meminta kejelasan batas wilayah agar administrasi kependudukan lebih tertata.
“Aspirasi lainnya akan saya sampaikan melalui surat. Mohon Pak Mendagri segera memberikan respons dan solusi atas seluruh aspirasi ini,” tegas Aanya.
Kesimpulan Rapat Kerja Komite I DPD RI – Mendagri:
1. Komite I mengapresiasi konsistensi Mendagri dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta implementasi otonomi khusus Papua.
2. Komite I mendesak Mendagri memfasilitasi daerah dalam menjalankan fungsi pembangunan dan pelayanan publik di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
3. Pemerintah didorong membuka peluang pembentukan DOB secara selektif bagi daerah yang telah memenuhi syarat demi percepatan pembangunan.
4. Komite I meminta kebijakan strategis untuk optimalisasi Otsus Papua, terutama percepatan pembangunan dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).
Sebagai bentuk komitmen, Mendagri menandatangani hasil keputusan rapat, menyatakan semua tuntutan Komite I DPD RI akan ditampung dan direalisasikan sesuai kemampuan fiskal pemerintah serta hasil pembahasan bersama Presiden dan Kementerian Keuangan.
Kata kunci: Aspirasi daerah Jawa Barat, Komite I DPD RI
