Dalam tiga dekade terakhir, perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antara Tiongkok dan Asia Tenggara semakin tampak mencolok. Data menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Tiongkok meningkat hampir sepuluh kali lipat, sementara negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia hanya mencatat pertumbuhan sekitar 2,7 kali lipat. Kesenjangan ini bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan refleksi dari perbedaan arah kebijakan, kualitas institusi, dan keberanian negara dalam mengelola pembangunan jangka panjang.
Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Gita Wirjawan, menilai ketertinggalan Asia Tenggara termasuk Indonesia berakar pada sejumlah faktor struktural yang saling terkait. Pertama, investasi di sektor pendidikan masih belum menjadi prioritas utama di banyak negara kawasan, baik dari sisi anggaran, kualitas pengajar, maupun pemerataan akses. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia tumbuh tidak secepat kebutuhan ekonomi modern.
Kedua, pembangunan infrastruktur dinilai belum cukup agresif dan terintegrasi. Infrastruktur yang timpang membuat biaya logistik tinggi dan memperlebar jurang antara wilayah maju dan tertinggal. Ketiga, terdapat masalah serius dalam relasi antara kekuasaan dan talenta. Banyak kebijakan dan jabatan strategis tidak selalu diisi berdasarkan kompetensi, melainkan oleh faktor loyalitas, patronase, atau kepentingan jangka pendek.
Keempat, daya saing nasional di Asia Tenggara termasuk Indonesia masih relatif lemah. Produktivitas rendah, struktur ekonomi kurang adaptif, dan inovasi belum menjadi tulang punggung pertumbuhan. Namun, faktor kelima justru menjadi ironi besar. Tiongkok yang secara politik bersifat otokratis, justru berhasil mendesentralisasi aktivitas ekonominya.
Di Tiongkok, kekuasaan politik memang terpusat, tetapi ruang ekonomi diberikan secara luas kepada daerah dan kota.
Aktivitas produksi, inovasi, dan investasi tidak dimonopoli oleh satu atau dua pusat utama. Sebaliknya, banyak kota berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru, menciptakan pemerataan ekonomi yang relatif lebih baik.
Pandangan ini diperkuat oleh mantan Menteri Perdagangan RI, Tom Lembong. Ia menekankan bahwa ketika membicarakan Tiongkok, fokus tidak seharusnya hanya tertuju pada Beijing atau Shanghai. Kota-kota seperti Hangzhou, Shenzhen, Chengdu, dan Xi’an justru menjadi simbol keberhasilan desentralisasi ekonomi. Alibaba lahir di Hangzhou, DJI—yang menguasai lebih dari separuh pasar drone dunia—tumbuh di Shenzhen, begitu pula Tencent dan ByteDance.
Menurut Tom, persepsi bahwa Tiongkok sepenuhnya mengekang kebebasan sering kali menyesatkan. Dalam ranah ekonomi, ruang kebebasan bagi inovator justru sangat luas. Pemerintah menyediakan infrastruktur, kepastian kebijakan, dan akses terhadap sumber daya, sementara talenta diberi kepercayaan untuk berkembang. Inilah bentuk nyata dari titik temu antara kekuasaan dan kemampuan.
Pelajaran penting bagi Indonesia dan Asia Tenggara adalah bahwa demokrasi tidak berhenti pada formalitas pemilu. Pemilu memang krusial, tetapi tidak otomatis menghasilkan pemerataan. Demokrasi sejati tercermin dari demokratisasi akses dan peluang—akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, modal usaha, serta infrastruktur yang merata hingga ke kota-kota sekunder dan daerah. (Sumber: Chanel Youtube Gita Wirjawan)
Tanpa keberanian membangun meritokrasi dan desentralisasi ekonomi yang sesungguhnya, kesenjangan wilayah akan terus melebar. Dan tanpa titik temu antara talenta dan kekuasaan, investasi besar sekalipun berisiko gagal menciptakan lompatan kemajuan. Di situlah tantangan terbesar Asia Tenggara ke depan: menjadikan pertumbuhan sebagai milik bersama, bukan privilese segelintir pusat. (Sumber : Youtube Gita Wirjawan)
