PDI Perjuangan (PDIP) menjadi partai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan tidak mengambil sikap sebagai oposisi, juga tidak berada dalam barisan koalisi pendukung Prabowo sebagai pemenang kontestasi Pemilu 2024.
Politisi muda PDI Perjuangan, Seno Bagaskoro, menegaskan posisi partainya sebagai penyeimbang yang menjalankan fungsi konstitusional secara rasional dan kritis.
Menurut Seno Bagaskoro, sikap PDIP tersebut sudah konsisten disampaikan sejak pasca-Pemilu hingga setelah Presiden Prabowo resmi dilantik. Meski tidak berada di dalam pemerintahan, PDIP tetap membuka ruang dukungan terhadap kebijakan dan program pemerintah yang berpihak pada rakyat.
“Kami tidak berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Itu sikap politik. Tapi dukung-mendukung itu urusan berbeda. Program yang baik, capaian yang baik, tentu harus kami dukung,” tegas Seno Bagaskoro. dalam konfrensi pers Rakernas PDIP di Ancol Jakarta, Minggu (11/01/2026).
Ia menekankan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut presidensialisme, tidak dikenal konsep oposisi sebagaimana dalam sistem parlementer. Oleh karena itu, PDIP memilih mengambil posisi sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintah.
“Kalau kita pakai logika oposisi, maka apa pun yang dilakukan pemerintah pasti dianggap salah. Itu tidak konstitusional. Yang ada hanyalah di dalam atau di luar pemerintahan,” ujarnya.
Seno Bagaskoro mencontohkan sikap konkret PDIP saat mendukung pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatera. Meski berada di luar kabinet, PDIP justru menggerakkan seluruh kekuatan partai untuk membantu rakyat terdampak.
Puluhan ambulans, relawan kader, hingga kapal kemanusiaan dikerahkan. Sejumlah tokoh nasional PDIP seperti Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, dan kader-kader daerah ikut turun langsung ke lapangan.
Namun, Seno Bagaskoro menegaskan bahwa sebagai partai penyeimbang, PDIP juga tidak ragu mengambil sikap berseberangan ketika menyangkut prinsip fundamental demokrasi.
Salah satu sikap paling tegas ditunjukkan PDIP terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Bagi PDIP, gagasan tersebut bertentangan langsung dengan prinsip kedaulatan rakyat.
“Pemilu itu soal kedaulatan rakyat. Kita bukan negara demokrasi elit. Rakyat punya hak memilih langsung pemimpinnya, membangun ikatan emosional, dan menentukan masa depannya sendiri,” kata Seno Bagaskoro.
Ia menyebut, pemimpin yang dipilih oleh segelintir elite tidak akan memiliki ikatan kuat dengan rakyat, apalagi sensitivitas terhadap persoalan nyata di lapangan.
“Kalau pemimpin sadar dia hanya dipilih segelintir orang, bagaimana mungkin dia menyelesaikan persoalan rakyat yang begitu kompleks?” tandasnya.
Bagi PDIP, lanjut Seno Bagaskoro, pemilu bukan sekadar soal menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana memerintah dengan legitimasi rakyat.
“Pemilu bukan hanya how to win, tapi how to govern,” pungkasnya.
PDIP pun mengakui sedang menempuh “jalan sunyi” dalam mempertahankan Pilkada langsung. Meski tidak populer, partai berlambang banteng itu mengaku siap berdiri di garis berbeda demi menjaga demokrasi tetap berada di tangan rakyat. (Sumber Kompas tv)
