JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan surat edaran internal yang melarang seluruh kader terlibat dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kebijakan tersebut ditegaskan sebagai langkah menjaga program pemerintah tetap berjalan murni untuk kepentingan rakyat tanpa praktik komersialisasi maupun kepentingan pribadi kader partai.
Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan surat edaran itu diterbitkan untuk memperjelas sikap resmi partai sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di publik.
“Betul, surat tersebut untuk internal partai sebagai penegasan bahwa PDIP tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan individu kader dalam bisnis MBG,” ujar Guntur kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
Menurutnya, PDIP memandang Program MBG sebagai kebijakan strategis pemerintah yang harus dijalankan secara profesional dan bebas dari orientasi keuntungan politik maupun ekonomi.
Ia menegaskan, program kerakyatan seperti MBG tidak boleh berubah menjadi ladang bisnis bagi pihak tertentu, termasuk kader partai politik.
“MBG adalah program pemerintah untuk rakyat. Dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,” tegasnya.
Guntur menambahkan, surat edaran tersebut sekaligus membantah pernyataan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebelumnya menyebut seluruh partai politik memiliki dapur MBG atau SPPG.
Menurutnya, tudingan tersebut tidak tepat karena PDIP justru mengambil sikap tegas dengan melarang keterlibatan kader dalam pengelolaan dapur MBG.
Dengan diterbitkannya edaran tersebut, seluruh anggota dan kader PDIP diminta menjaga integritas serta menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Partai secara jelas melarang keterlibatan anggota maupun kader PDIP dalam bisnis MBG,” pungkas Guntur.
