MAJALENGKA – Sinergi lintas daerah terus diperkuat dalam mengawal implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka bersama pemerintah pusat menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pengawasan program tersebut di Fieris Hotel Kertajati, Kamis (9/4/2026).
Forum ini menjadi ajang strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas layanan hingga transparansi distribusi makanan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Dadang Hendrayudha, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Bupati Majalengka Eman Suherman, serta jajaran Forkopimda dan perangkat daerah terkait.
Dalam paparannya, Dony menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemerintah, tetapi juga tanggung jawab moral untuk memastikan kualitas generasi masa depan.
“Dalam perspektif nilai kemanusiaan dan keagamaan, kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. MBG adalah ikhtiar nyata untuk melahirkan generasi sehat, kuat, dan cerdas,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, hingga kini Sumedang telah membangun 138 SPPG aglomerasi dan 28 SPPG di wilayah terpencil. Program tersebut juga mampu menyerap sekitar 6.900 tenaga kerja dengan perputaran ekonomi mencapai Rp139 miliar per bulan.
Tak hanya itu, Pemkab Sumedang juga meluncurkan inovasi digital melalui Sistem Informasi Makan Bergizi Gratis (SIMBG) guna memastikan transparansi kualitas menu, nilai gizi, hingga distribusi makanan.
“Dengan sistem ini, masyarakat dapat memantau langsung kualitas layanan. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik,” jelasnya.
Sebagai bentuk inklusivitas, program MBG juga diperluas melalui inovasi “Rantang Simpati” yang menyasar kelompok lanjut usia agar turut merasakan manfaat program.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari optimalisasi pemanfaatan pangan lokal hingga percepatan operasional SPPG yang telah dibangun.
“Kami lakukan pengawasan ketat melalui rapat rutin, sidak, hingga pemberian sanksi. Ini untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan program,” tegas Dony.
Sementara itu, Dadang Hendrayudha menekankan bahwa pengawasan merupakan pilar utama keberhasilan program MBG.
“Ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Pengawasan harus ketat, terukur, dan berkelanjutan. Tidak boleh ada kompromi terhadap standar,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk proaktif dalam melakukan pemantauan serta respons cepat terhadap setiap temuan di lapangan.
“Koordinasi pusat dan daerah adalah kunci. Tanpa itu, program sebesar ini tidak akan berjalan optimal,” pungkasnya.
