Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali menuai penolakan publik. Namun, Partai Golkar menegaskan tidak gentar menghadapi resistensi tersebut dan justru menganggapnya sebagai tantangan politik yang harus dijawab dengan argumentasi rasional.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, menegaskan bahwa gagasan Pilkada melalui DPRD tidak bisa serta-merta dipatahkan hanya karena hasil survei.
Irawan mengklaim, sejak awal pihaknya sudah membaca potensi penolakan masyarakat atas wacana Pilkada melalui DPRD. Bahkan, hasil dua survei terbaru dinilai justru mengafirmasi asumsi internal partai bahwa gagasan ini memang tidak populer di tahap awal.
“Sejak awal kami sudah melihat adanya resistensi publik. Dua survei itu mengafirmasi asumsi kami,” ujar politisi Golkar itu, Selasa, (14/01/2026).
Meski demikian, Irawan menilai angka-angka survei tersebut bukan alasan untuk mematikan wacana Pilkada via DPRD. Sebaliknya, hasil survei justru menjadi tantangan untuk meyakinkan publik bahwa ada opsi alternatif pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih bermanfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara.
Dia menekankan bahwa pelaksanaan Pilkada langsung yang berjalan sejak 2005 hingga 2024 bukanlah sistem yang bebas masalah. Karena itu, gagasan Pilkada melalui DPRD tidak seharusnya langsung ditolak tanpa dialog.
“Kami berharap opsi Pilkada melalui DPRD ini jangan serta-merta ditolak. Harus didiskusikan dan didialogkan secara konstruktif,” ujar Irawan.
Menurutnya, masih tersedia ruang waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi dan membuka ruang diskursus publik secara lebih rasional dan berbasis data. Partai berlambang pohon beringin itu bahkan meyakini mekanisme DPRD adalah cara terbaik dalam konteks tertentu.
Salah satu argumen utama Irawan adalah tingginya ongkos politik dalam Pilkada langsung yang berdampak sistemik terhadap maraknya praktik politik uang dan korupsi kepala daerah.
“Banyak penelitian, termasuk riset BRIN, mengafirmasi bahwa Pilkada langsung menimbulkan ekses politik uang,” ungkapnya.
Kader Muda Golkar itu menilai mahalnya biaya kontestasi politik memiliki relasi sebab-akibat dengan meningkatnya korupsi di daerah. Namun demikian, politik uang hanyalah satu dari sekian banyak dampak negatif Pilkada langsung.
“Itu baru satu dampak. Masih ada dampak lain yang lebih dalam dan lebih luas,” pungkas Irawan. (Sumber: CNN)
