Pemerintah Kota Bandung bersiap mengencangkan ikat pinggang ketertiban kota. Lonjakan jumlah tunawisma, gelandangan, dan pengemis dinilai mulai mengganggu wajah Bandung sebagai kota wisata dan pusat aktivitas publik, terutama menjelang long weekend.
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung mencatat tren peningkatan signifikan kelompok rentan sosial sepanjang 2025. Kepala Dinsos Kota Bandung, Yorisa Sativa, mengungkapkan bahwa kategori gelandangan, pengemis, dan pemulung mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.
“Data kami menunjukkan ada eskalasi yang tidak bisa dianggap sepele,” ujar Yorisa, Kamis, (15/01/2026).
Pada 2025, jumlah gelandangan mencapai 156 jiwa, naik tajam dari 113 jiwa pada 2024. Dari angka tersebut, 129 jiwa telah dijangkau Unit Social Response (USR), sementara 27 lainnya masih berkeliaran di ruang publik. Pengemis tercatat 223 jiwa, meningkat dari 188 jiwa, dengan 184 orang telah ditangani. Sementara pemulung mencapai 57 jiwa, naik dari 41 jiwa tahun sebelumnya.
Fakta lain yang menjadi sorotan, mayoritas tunawisma bukan warga Kota Bandung. Untuk kategori gelandangan, 125 orang berasal dari luar kota, terutama Kabupaten Bandung, Garut, dan Bandung Barat. Bahkan, Dinsos menemukan 10 orang tunawisma berasal dari luar Pulau Jawa.
Sebaran mereka terkonsentrasi di titik-titik strategis kota, mulai dari Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Merdeka, Braga, Cihampelas, hingga kawasan Asia Afrika dan taman-taman kota. Lokasi ini dinilai rawan karena menjadi etalase utama Kota Bandung di mata wisatawan.
“Keberadaan mereka bukan sekadar isu estetika, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan publik,” tegas Yorisa.
Menjawab situasi ini, Pemkot Bandung menyiapkan operasi penertiban gabungan sebagai bagian dari program beautifikasi kota. Operasi melibatkan Dinsos, Satpol PP, Damkar, DLH, DPKP, DP3A, hingga aparat kewilayahan.
Penertiban dijadwalkan berlangsung sejak Jumat dini hari hingga Minggu, dilanjutkan patroli siang dan sore. Namun Yorisa menegaskan, pendekatan yang dilakukan bukan semata represif. Tunawisma yang terjaring akan dibawa ke rumah singgah untuk menjalani rehabilitasi sosial dan bimbingan mental-spiritual selama tujuh hari.
Setelah itu, dilakukan asesmen lanjutan untuk menentukan langkah berikutnya, mulai dari reunifikasi keluarga hingga pemulangan ke daerah asal.
Dinsos Kota Bandung juga mengakui tantangan klasik: tunawisma yang kembali ke jalan karena alasan ekonomi instan. Karena itu, Pemkot Bandung kembali mengingatkan masyarakat agar tidak memberi uang di jalan.
“Memberi di jalan bukan solusi. Itu justru memperpanjang rantai masalah sosial,” kata Yorisa.
Upaya ini, lanjut dia, menjadi bagian dari strategi menjaga citra Bandung sebagai kota yang bersih, tertib, dan ramah wisatawan. Dengan lonjakan kunjungan saat libur panjang, Pemkot tak ingin wajah kota tercoreng oleh persoalan sosial yang tak tertangani.
“Kenyamanan kota adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
