Wacana pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang dikaitkan dengan inisiatif Donald Trump kembali memantik perdebatan global. Di permukaan, gagasan ini terdengar mulia: menghentikan perang, menata ulang Gaza, dan membuka jalan bagi kehidupan yang lebih layak bagi jutaan warga sipil.
Namun jika ditelusuri lebih dalam, inisiatif ini justru mengungkap cara baru kekuatan global mengelola konflik lama—tanpa benar-benar menyelesaikannya.
Gaza, selama lebih dari satu dekade, bukan sekadar wilayah konflik. Ia adalah simbol perlawanan, luka kemanusiaan, sekaligus kegagalan dunia internasional menegakkan keadilan. Data lembaga-lembaga internasional menunjukkan kenyataan pahit: tingkat pengangguran di Gaza menembus 45 persen, lebih dari 80 persen penduduk bergantung pada bantuan, dan infrastruktur dasar hidup dalam kondisi nyaris kolaps.
Dalam situasi seperti itu, siapa pun yang datang membawa jargon “rekonstruksi” dan “stabilitas” hampir pasti disambut sebagai penyelamat.
Di titik inilah Dewan Perdamaian Gaza menjadi menarik—dan sekaligus mencurigakan.
Donald Trump bukan negarawan dengan pendekatan normatif. Ia adalah pebisnis politik. Dalam cara pandangnya, konflik bukan soal sejarah, ideologi, atau hak bangsa, melainkan transaksi yang gagal mencapai titik untung. Maka solusi yang ditawarkan pun bukan rekonsiliasi historis, melainkan manajemen pascakonflik. Gaza tidak dilihat sebagai tanah yang dirampas, tetapi sebagai “zona bermasalah” yang perlu ditata ulang.
Lewat Dewan Perdamaian, Gaza diarahkan keluar dari panggung perlawanan menuju ruang teknokrasi: pembangunan, bantuan, tata kelola. Hamas dilemahkan bukan melalui perang ideologis, melainkan dengan menggeser pusat gravitasi kekuasaan dari senjata ke proyek. Konflik tidak dihapus, hanya dibekukan dalam format yang lebih rapi dan terkendali.
Siapa yang diuntungkan? Israel jelas mendapat napas panjang. Beban keamanan Gaza dapat dialihkan tanpa harus menanggung biaya pendudukan langsung. Amerika Serikat tampil sebagai penengah rasional yang “mengakhiri kekacauan”, sekaligus menjaga stabilitas kawasan yang krusial bagi ekonomi dan politik global. Negara-negara Teluk memperoleh peran sebagai penyandang dana rekonstruksi, yang berarti pengaruh politik baru di jantung isu Palestina.
Namun di tengah semua itu, ada satu pihak yang kembali tersisih: rakyat Palestina sebagai subjek politik merdeka.
Inilah inti persoalan yang kerap disamarkan. Dewan Perdamaian Gaza tidak menjawab soal kemerdekaan Palestina.
Ia menundanya. Isu hak menentukan nasib sendiri digeser menjadi urusan listrik, air, dan bantuan pangan. Pendudukan tidak disangkal, tetapi tidak juga diselesaikan. Dunia seakan berkata: “Tenanglah dulu, urusan keadilan bisa dibicarakan nanti.”
Sejarah Timur Tengah memberi peringatan keras. Stabilitas yang dibangun tanpa keadilan hanya melahirkan ketenangan semu. Generasi mungkin berganti, gedung mungkin berdiri, tetapi luka politik yang dibiarkan terbuka akan selalu mencari jalan untuk berdarah kembali.
Apa yang sedang terjadi di Gaza hari ini bukanlah lahirnya perdamaian sejati, melainkan arsitektur pengelolaan konflik global. Sebuah desain yang rapi, efisien, dan menguntungkan banyak aktor kuat—kecuali mereka yang paling menderita akibat konflik itu sendiri.
Bagi dunia, termasuk Indonesia yang lahir dari perjuangan melawan penjajahan, ini bukan isu jauh. Ini soal prinsip: apakah perdamaian boleh dibangun dengan mengorbankan keadilan? Jika jawabannya ya, maka Gaza hanyalah satu bab dari kisah panjang bagaimana kekuatan global menata dunia sesuai kepentingannya—dengan nama yang selalu terdengar indah: perdamaian.
