Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar peringatan Hari Desa Nasional (Hardesnas) 2026 tingkat kabupaten di Lapangan Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan, Jumat (23/1/2026).
Upacara dipimpin langsung Bupati Bandung Dadang Supriatna dan dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj Renie Rahayu Fauzi, Wakil Bupati Ali Syakieb, Sekretaris Daerah Cakra Amiyana, para camat, kepala desa, Ketua BPD, serta perangkat desa se-Kabupaten Bandung.
Dalam sambutannya, Bupati Dadang Supriatna menegaskan bahwa desa memiliki peran strategis sebagai fondasi utama pembangunan daerah dan nasional. Ia menekankan bahwa desa bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek dan aktor utama.
“Dari desa lahir ketahanan pangan, ketahanan sosial, ketahanan budaya, dan kekuatan ekonomi kerakyatan,” ujar Bupati yang akrab disapa Kang DS.
Hardesnas diperingati setiap 15 Januari sebagai penanda lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peringatan tahun 2026 ini mengusung tema Bangun Desa, Bangun Indonesia – Desa Terdepan untuk Indonesia.
Peringatan Hardesnas di Kabupaten Bandung dirangkaikan dengan Program Bunga Desa (Bupati Ngamumule Desa) sebagai sarana penyampaian program pembangunan daerah sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat desa.
Pada kesempatan tersebut, Kang DS juga meluncurkan program Sapoci Kades (Sepasang Pohon Cinta Kepala Desa) sebagai gerakan penghijauan yang melibatkan kepala desa dan istri.
Bupati Bandung juga menyampaikan capaian Indeks Desa di Kabupaten Bandung. Saat ini tercatat 199 desa berstatus mandiri, 69 desa berstatus maju, dan hanya 2 desa berstatus berkembang. Tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Bandung.
Selain itu, sebanyak 270 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah terbentuk di seluruh desa di Kabupaten Bandung, dengan 85 gerai aktif beroperasi hingga Desember 2025.
Dalam rangkaian Hardesnas 2026 tersebut, Pemkab Bandung juga melantik pejabat kepala desa persiapan sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik dan penataan wilayah desa.
Bupati berharap momentum Hardesnas dapat memperkuat sinergi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.
