Menjelang satu tahun kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan dan Wakil Wali Kota Dicky Candara, gelombang kritik dari kalangan mahasiswa kian mengeras. Pemerintahan baru dinilai belum menunjukkan lompatan kinerja signifikan sebagaimana janji politik yang disampaikan saat kampanye.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Tasikmalaya, Jumat sore, 30 Januari 2026. Aksi tersebut menjadi ruang evaluasi terbuka terhadap visi, misi, serta program prioritas Pemkot Tasikmalaya yang dinilai masih jauh dari harapan publik.
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, massa menyoroti berbagai sektor krusial, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
Mahasiswa juga secara terbuka mendesak Wali Kota Tasikmalaya untuk turun langsung menemui massa dan berdialog. Namun hingga aksi berakhir, wali kota tak kunjung hadir, meski sejumlah pejabat daerah terlihat di lokasi.
Aksi berlangsung di bawah pengamanan ketat aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas keamanan, namun situasi berhasil dikendalikan tanpa insiden serius.
Koordinator Lapangan aksi, Abdul Azis, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut bukan sekadar protes, melainkan bentuk evaluasi kritis terhadap arah pembangunan Kota Tasikmalaya.
“Awalnya kami ingin mengevaluasi visi, misi, dan program prioritas yang digadang-gadang oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya,” ujar Abdul Azis dalam orasinya.
Ia menilai sejumlah program unggulan, seperti Tasik Pintar dan Tasik Nyaman, belum menunjukkan dampak nyata di lapangan. Khusus sektor pendidikan, Abdul Azis menyebut capaian rata-rata lama sekolah masih stagnan.
“Program Tasik Pintar seharusnya mampu mendorong rata-rata lama sekolah hingga 12 tahun. Faktanya, data hari ini masih berada di kisaran 9 tahun. Ini menunjukkan program belum berjalan efektif,” tegasnya.
Kritik juga diarahkan pada sektor kesehatan. Mahasiswa menilai implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) belum optimal, ditandai dengan belum meratanya layanan puskesmas serta banyaknya masyarakat yang kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan.
“Bagaimana bisa bicara Tasik Nyaman jika layanan kesehatan belum merata, BPJS banyak dinonaktifkan, dan persoalan infrastruktur terus berbenturan dengan perizinan? Program jangan berhenti di slogan, tapi harus dibuktikan,” pungkasnya.
Aksi PMII ini menjadi alarm keras bagi Pemkot Tasikmalaya. Di tahun pertama kepemimpinan, mahasiswa menilai sudah saatnya pemerintah daerah berhenti berpuas diri dan mulai menunjukkan kinerja yang terukur, transparan, serta berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Foto: Aksi unjuk rasa PMII di depan Balai Kota Tasikmalaya, Jumat (30/1/2026). (Ist)
