Pencoretan sekitar 70 ribu warga Kabupaten Garut dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan menuai perhatian serius Bupati Garut Abdusy Syakur Amin. Ia menilai kebijakan pemerintah pusat tersebut berpotensi memicu persoalan serius di lapangan, terutama terkait akses layanan kesehatan masyarakat kurang mampu.
Hal itu disampaikan Syakur saat memimpin Apel Gabungan ASN Pemkab Garut di Lapangan Sekretariat Daerah, Jalan Pembangunan, Senin (9/2/2026).
“Ini bukan jumlah yang sedikit. Saya membayangkan akan muncul banyak dinamika di lapangan. Karena itu saya minta Dinas Kesehatan dan seluruh puskesmas tetap melayani masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan dasar,” tegas Syakur.
Ia mengungkapkan, pencoretan data PBI tersebut dilakukan pemerintah pusat pada akhir Januari 2026. Untuk merespons cepat kondisi itu, Pemkab Garut langsung berkoordinasi dengan Kementerian Sosial guna memperoleh data rinci warga yang terdampak.
Menurut Syakur, meskipun terjadi pengurangan signifikan, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Pemkab terus mengajukan kembali data warga miskin dan rentan agar bisa kembali masuk dalam skema PBI.
“Memang ada sekitar 70 ribu yang dicoret, tapi secara kumulatif kami terus mengajukan kembali. Yang penting ikhtiar terus dilakukan agar warga yang berhak tetap mendapatkan jaminan kesehatan,” ujarnya.
Syakur menegaskan, pemerintah daerah harus sigap dan adaptif menghadapi kebijakan pusat yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia tidak ingin persoalan administratif berujung pada terganggunya hak dasar warga, khususnya di sektor kesehatan.
Selain menyoroti isu PBI, Bupati juga mengingatkan ASN agar tetap menjaga kualitas pelayanan publik, termasuk di bulan Ramadan. Ia menegaskan, pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari ibadah yang tidak boleh dikendurkan.
“Puasa bukan alasan untuk menurunkan kinerja. Justru ini momentum untuk bekerja lebih sungguh-sungguh,” pungkasnya.
