GARUT – Bupati Garut Abdusy Syakur Amin resmi membuka Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut sekaligus mengukuhkan Pengurus Komisi MUI masa khidmat 2025–2030 di Gedung Pendopo, Garut Kota, Senin (13/4/2026).
Momentum ini dimanfaatkan Bupati untuk menegaskan pentingnya sinergi ulama dan pemerintah dalam menjaga harmoni sosial serta membentengi masyarakat dari ancaman degradasi moral di tengah derasnya arus globalisasi.
Di hadapan jajaran MUI Provinsi Jawa Barat, Forkopimda, Baznas, Kemenag, dan pimpinan ormas Islam, Syakur menekankan tantangan zaman kini tidak lagi sederhana.
Menurutnya, kecepatan arus informasi digital membawa dua sisi sekaligus: dakwah kebaikan dan ancaman kemudaratan.
“Informasi menyebar sangat cepat. Tidak hanya membawa kebaikan, tetapi juga bisa berdampak pada akhlak dan pola hidup anak-anak,” tegas Syakur.
Karena itu, ia meminta jajaran MUI dari tingkat kabupaten hingga desa memperkuat komunikasi dengan kepala desa, camat, hingga unsur TNI-Polri.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga Garut tetap aman, damai, tertib, dan nyaman.
Ketua Umum MUI Kabupaten Garut, Rd. Amin Muhyiddin Maolani, menegaskan pengukuhan pengurus komisi bukan sekadar formalitas organisasi.
Menurutnya, legalitas baru itu harus menjadi energi pendorong lahirnya kerja nyata yang lebih terasa bagi umat.
“Legalitas ini harus menjadi daya dorong bagi kinerja nyata yang bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan posisi MUI sebagai pelayan umat, pelindung umat, sekaligus mitra strategis pemerintah.
Dalam konteks sosial yang terus berubah, Amin menilai MUI memiliki tanggung jawab besar agar masyarakat tidak mudah terjebak isu menyesatkan, baik dalam persoalan agama maupun sosial kemasyarakatan.
Ia juga mengingatkan pentingnya toleransi dan keselarasan antarumat sebagai wujud ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.
Pengukuhan Komisi MUI Garut ini menjadi sinyal bahwa isu moral generasi muda dan derasnya arus digital kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan ulama.
