SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi bergerak cepat mengevaluasi keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini diambil guna memastikan seluruh masyarakat, khususnya warga kurang mampu, mendapatkan akses layanan kesehatan yang optimal dan tepat sasaran.
Evaluasi krusial tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Sukabumi, Kamis (11/6). Fokus utama pembahasan meliputi evaluasi kepesertaan, sinkronisasi data warga Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta kepastian ketersediaan anggaran daerah.
Dalam arahannya, Sekda Ade Suryaman menegaskan bahwa program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, sinergi lintas sektor dan validasi data menjadi kunci mutlak.
“Pemkab Sukabumi berkomitmen penuh menjaga keberlangsungan Program JKN. Kita ingin memastikan tidak ada warga kurang mampu yang kesulitan mendapat akses berobat. Saya minta seluruh dinas terkait terus memperbarui dan menyinkronkan data,” tegas Ade.
Selain persoalan data dan anggaran, rapat ini juga merumuskan langkah taktis peningkatan mutu layanan di berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari tingkat Puskesmas hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pemkab Sukabumi menargetkan standar pelayanan yang cepat, responsif, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh peserta JKN.
Melalui koordinasi intensif ini, sinergitas antar-instansi diharapkan semakin solid, sehingga JKN dapat terus menjadi payung perlindungan kesehatan yang andal bagi seluruh lapisan masyarakat Sukabumi.
