Oleh : Syafril Sjofyan, Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis pergerakan 77-78, Sekjen APP-Bangsa, Sekjen Forum Tanah Air (Diaspora 26 Negara)
APAKAH pemerintahan Prabowo sudah tidak mampu? Investor mulai kehilangan kepercayaan, kebijakan ekonomi terlalu mahal, demokrasi mengalami kemunduran, ruang kritik menyempit, revisi UU tertentu memperkuat negara daripada pengawasan publik.
Sementara beban fiskal luar biasa berat baik sejak 2025, tahun ini 2026 dan tahun depan 2027 untuk pembayaran utang setiap tahunnya, menyedot hampir sepertiga APBN. Berdasarkan data terbaru yang tersedia, utang pemerintah pusat yang jatuh tempo pada tahun 2026. Pokok utang sekitar Rp 833,96 triliun. Bunga utang yang harus dibayar 2026 ± Rp599,44 triliun.
Total kebutuhan pembayaran pokok + bunga ± Rp1.433 triliun. Ditambah dengan proyek MBG yang menghabiskan dana APBN 350 Triliun, dan proyek Koperasi Desa Merah Putih. Beban APBN sudah membuat fiskal semakin berat. Diperparah dengan kurs rupiah 18.000 dan IHSG anjlok.
Beberapa gejala pertama memang mulai terlihat dalam bentuk kritik ekonomi dan demonstrasi mahasiswa. Kondisi ekonomi memburuk, pengangguran naik, daya beli turun, inflasi tinggi. Gerakan sosial meluas mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, kelas menengah perkotaan. Legitimasi pemerintah menurun drastis, terjadi trend penurunan kepercayaan kepada pemerintah.
Apakah ini akan berkembang menjadi krisis nasional atau sekadar fase ketidakpuasan politik yang masih dapat dikelola, masih sangat bergantung pada kondisi ekonomi beberapa bulan ke depan, respons pemerintah, dan kemampuan masyarakat sipil mengorganisasi diri.
Perbandingan dengan tahun 1998 sering muncul dalam diskusi politik Indonesia karena Reformasi 1998 merupakan titik perubahan besar yang masih menjadi referensi kolektif masyarakat. Saat itu terjadi kombinasi krisis ekonomi, kemarahan publik terhadap korupsi, tuntutan demokratisasi, dan hilangnya legitimasi politik pemerintah yang akhirnya menyebabkan jatuhnya pemerintahan Soeharto.
Namun, secara ilmiah dan historis, tidak ada aturan bahwa perubahan politik besar harus selalu menyerupai 1998. Setiap negara atau zaman memiliki konteks berbeda. Contoh adalah peristiwa di Nepal mengalami gelombang demonstrasi yang banyak melibatkan generasi muda akibat kekecewaan terhadap korupsi, buruknya tata kelola pemerintahan, pengangguran, dan gaya hidup elit politik yang dianggap jauh dari kondisi rakyat.
Fenomena serupa juga terlihat di berbagai negara lain, seperti Sri Lanka tahun 2022, ketika krisis ekonomi dan kemarahan publik menjatuhkan pemerintahan. Bangladesh tahun 2024, ketika demonstrasi mahasiswa berkembang menjadi gerakan politik yang mengguncang kekuasaan. Tunisia pada awal Arab Spring 2011.
Dari berbagai kasus tersebut, ada pola yang sering muncul. Korupsi yang dianggap sistemik. Masyarakat mulai merasa bahwa hukum hanya berlaku untuk rakyat biasa sementara elit menikmati impunitas.
Generasi muda yang terhubung melalui media sosial. Generasi Z memiliki kemampuan mobilisasi yang jauh lebih cepat dibanding generasi 1998 karena adanya platform digital. Menurunnya kepercayaan terhadap institusi. Ketika parlemen, partai politik, aparat penegak hukum, dan media dianggap tidak lagi mewakili aspirasi publik, potensi protes massal meningkat.
Karena itu, sebagai analis berpendapat bahwa membandingkan semua situasi politik Indonesia dengan 1998 menyederhanakan keadaan. Indonesia tahun 2026 memiliki karakteristik berbeda media sosial jauh lebih dominan. Generasi Z dan milenial menjadi kelompok pemilih terbesar. Struktur ekonomi berbeda dibanding saat krisis moneter 1997–1998.
Pertanyaan yang lebih relevan apakah terdapat gejala penurunan kepercayaan publik terhadap institusi negara, meningkatnya persepsi korupsi, kesenjangan sosial, dan ketidakpuasan generasi muda yang dapat memicu tekanan politik besar? Revolusi akan terjadi?
Sejarah menunjukkan bahwa pemerintahan bisa jatuh bukan hanya karena krisis ekonomi seperti 1998, tetapi juga karena kombinasi korupsi, hilangnya legitimasi moral elit, dan mobilisasi masyarakat yang merasa tidak lagi memiliki saluran aspirasi yang efektif. Bentuk dan jalannya perubahan itu bisa sangat berbeda dari Indonesia 1998.
