JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan bantuan sosial (bansos) melalui aplikasi resmi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status kepesertaan berbagai program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Sembako), hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Selain itu, aplikasi tersebut juga terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga masyarakat dapat mengetahui status desil keluarganya. Tersedia pula fitur Usul dan Sanggah yang memungkinkan warga mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan atau melaporkan penerima yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat.
Untuk menggunakan aplikasi ini, masyarakat cukup mengunduh Cek Bansos melalui Google Play Store bagi pengguna Android atau App Store untuk pengguna iPhone.
Bagi pengguna baru, langkah pertama adalah melakukan registrasi dengan memilih menu “Daftar Baru”. Selanjutnya, pengguna diminta mengisi data sesuai KTP dan Kartu Keluarga (KK), memasukkan alamat email aktif, mengunggah foto KTP serta swafoto sambil memegang KTP sebagai proses verifikasi identitas.
Setelah akun berhasil diverifikasi melalui email, pengguna dapat masuk ke aplikasi menggunakan username dan kata sandi yang telah dibuat.
Melalui menu “Cek Bansos”, masyarakat hanya perlu memasukkan data wilayah domisili serta Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selanjutnya sistem akan menampilkan informasi mengenai status penerima bansos, jenis bantuan yang diterima, periode penyaluran, hingga status pencairannya.
Bagi masyarakat yang tidak ingin memasang aplikasi atau memiliki keterbatasan ruang penyimpanan pada telepon genggam, Kemensos juga menyediakan layanan pengecekan bansos melalui situs resmi. Pengguna cukup mengisi data wilayah, nama lengkap sesuai KTP, serta kode verifikasi (captcha) untuk mengetahui status penerimaan bantuan sosial.
Kemensos mengimbau masyarakat agar selalu menggunakan aplikasi maupun layanan resmi pemerintah dan tidak mudah percaya terhadap informasi dari pihak yang mengatasnamakan penyaluran bantuan sosial tanpa sumber yang jelas.
