BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Bandung bersama DPRD Kabupaten Bandung menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Kamis (13/8/2026), yang juga dirangkaikan dengan pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan KUA-PPAS menjadi landasan penting dalam menyelaraskan arah pembangunan dengan kemampuan fiskal daerah serta kebutuhan prioritas masyarakat.
“Berbagai masukan, saran, serta catatan dari DPRD akan kita jadikan sebagai bagian dari upaya bersama untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Dadang.
Bupati yang akrab disapa KDS itu menegaskan APBD harus diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Kami tidak ingin anggaran hanya berhenti sebagai angka dalam dokumen, tetapi harus dijewantahkan menjadi program yang terukur, efektif, efisien, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Hadapi Tantangan Fiskal
KDS mengungkapkan Kabupaten Bandung masih menghadapi tantangan fiskal, salah satunya akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp1 triliun.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus memenuhi kebutuhan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu.
Meski demikian, ia menyebut kebijakan pemerintah pusat mengenai penambahan TKD menjadi kabar baik yang diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Alhamdulillah Pak Presiden kemarin sudah keluar PMK-nya, ada penambahan TKD tahun ini. Ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kami,” katanya.
Selain itu, Pemkab Bandung juga memperhitungkan adanya Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur sekitar Rp200 miliar sebagai bagian dari strategi menjaga keberlanjutan program prioritas.
Belanja Dipantau, PAD Dioptimalkan
Dalam pengelolaan anggaran, KDS memastikan evaluasi belanja akan dilakukan secara berkala agar ruang fiskal dapat difokuskan pada program yang benar-benar menjadi prioritas.
“Jadi kita ada dua skema. Walaupun defisit, kita punya estimasi terobosan dan proyeksi. Skema kedua adalah bagaimana terus memantau belanja apa saja yang tidak prioritas,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang utama keberlanjutan pembangunan.
KDS meminta perangkat daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah, terus meningkatkan inovasi dalam menggali potensi pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tentunya para Kepala OPD yang terkait, khusus dan wabil khusus kepada Badan Pendapatan Daerah, salah satu indikator tercapainya program ini tergantung pemasukan dari pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Perkuat Landasan Hukum Kesehatan
Selain menyepakati KUA-PPAS, DPRD Kabupaten Bandung juga menyetujui Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan.
Menurut KDS, regulasi tersebut menjadi landasan strategis untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, merata, terjangkau, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Bagi kami, kesehatan bukan hanya urusan pelayanan, tetapi merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berkualitas,” katanya.
KDS berharap seluruh kebijakan yang telah disepakati tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Bandung.
