CIMAHI – Anggota DPRD Kota Cimahi Dapil 1 dari Fraksi PKS, Rika Lis Indarti, mendesak Pemerintah Kota Cimahi untuk serius menangani krisis infrastruktur Cimahi yang kian memprihatinkan. Pernyataan tegas ini disampaikan saat menggelar Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 di Kampung Cileuweung, Kelurahan Cipageran, Minggu (23/8/2026). Di hadapan 300 warga, Rika menekankan bahwa pemeliharaan jalan dan sistem pembuangan air tidak boleh dilakukan setengah hati.
Keluhan utama masyarakat terpusat pada kerusakan akses jalan perumahan dan genangan air akibat kegagalan fungsi saluran lingkungan yang berdampak langsung pada kenyamanan hidup.
Rika menyoroti akar masalah drainase tersumbat yang ternyata bersinergi dengan buruknya manajemen persampahan. “Gorong-gorong mendominasi masalah ini karena kerap tersumbat akibat akumulasi sampah tidak terkelola,” ujarnya. Ia menilai ini bukan sekadar isu teknis, melainkan gabungan persoalan lingkungan yang saling berkait. Oleh karena itu, penanganan parsial atau temporer tidak lagi relevan.
Pemerintah diminta bergerak proaktif melalui pemeliharaan rutin dan terencana, bukan hanya turun tangan ketika bencana banjir atau kemacetan sudah melumpuhkan aktivitas warga di wilayah padat penduduk seperti Cimahi Utara.
Untuk mengatasi kebuntuan birokrasi, Rika menuntut penghapusan ego sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta sinergi konkret antara Dinas PUPR, Dinas Perumahan (DPKP), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “Semua instansi harus turun bersama dan bergerak cepat,” tegasnya. Koordinasi lintas dinas ini krusial karena infrastruktur Cimahi yang rusak sering kali diperparah oleh limbah domestik yang menumpuk di bahu jalan dan selokan.
Tanpa kolaborasi holistik, perbaikan fisik jalan akan sia-sia jika saluran air tetap mampet oleh sampah, menciptakan siklus kerusakan yang berulang setiap musim hujan tiba.
Rika memastikan aspirasi warga akan dikawal hingga terealisasi dalam penganggaran daerah. Ia berharap Pemkot menjadikan perbaikan dasar sebagai prioritas, mengukur keberhasilan pembangunan dari manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar proyek fisik. Dengan pendekatan kolaboratif, harapan mewujudkan kota yang aman dan kondusif dapat tercapai.
Pengawalan ketat terhadap tindak lanjut dinas terkait menjadi kunci agar keluhan tentang drainase tersumbat dan jalan berlubang tidak lagi menjadi cerita lama yang menghantui kualitas hidup masyarakat Kota Cimahi di masa depan.
