BANDUNG – Konsep sosialisme dalam Islam sering disalahartikan sebagai adopsi ideologi sekuler, padahal akarnya bersumber langsung dari prinsip tauhid dan keadilan ilahi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hadid ayat 7:
وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
Artinya: “Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata: ‘Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.'”
Ayat ini menegaskan bahwa kepemilikan harta bersifat mutlak milik Allah, sementara manusia hanyalah pengelola (mustakhlaf) yang wajib mendistribusikannya demi kemaslahatan umat, bukan menimbun untuk keserakahan pribadi.
Landasan etika ekonomi ini diperkuat oleh Hadits Sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik RA, di mana Nabi SAW bersabda:
مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى
Artinya: “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi adalah seperti satu tubuh; apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan panas dan tidak bisa tidur.”
Hadits ini menjadi dalil teologis bahwa penderitaan sesama muslim adalah tanggung jawab kolektif. Dalam perspektif ini, sosialisme dalam Islam bukanlah penghapusan hak milik pribadi secara paksa, melainkan kewajiban moral (fardhu kifayah) untuk menjamin tidak ada warga negara yang terlantar akibat ketimpangan struktur ekonomi.
Sejarah membuktikan bahwa tokoh Islam pelopor kemerdekaan telah mempraktikkan konsep ini jauh sebelum istilah “sosialisme religius” populer. HOS Tjokroaminoto, melalui Sarekat Islam, membangun gerakan berbasis kerakyatan yang menolak eksploitasi kolonial sekaligus kapitalisme liar. Ia menerjemahkan ayat-ayat keadilan menjadi aksi nyata perlindungan buruh dan pedagang pribumi. Demikian pula Haji Agus Salim, yang dengan fasih menjelaskan bahwa kemerdekaan sejati harus disertai kedaulatan ekonomi rakyat, sebuah visi yang selaras dengan maqashid syariah tentang hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz al-nafs (menjaga jiwa) kaum mustahik.
Warisan pemikiran tersebut menunjukkan bahwa tokoh Islam pelopor kemerdekaan tidak memisahkan dakwah dari perjuangan sosial. Bagi mereka, membela rakyat tertindas adalah manifestasi iman, bukan sekadar aktivitas politik duniawi. Hingga kini, esensi sosialisme dalam Islam tetap relevan sebagai kritik terhadap sistem ekonomi yang mengabaikan dimensi spiritual. Implementasinya bukan pada label ideologi, tetapi pada komitmen tak henti-hentinya mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat sesuai tuntunan wahyu serta teladan para pendahulu bangsa.
