BANDUNG BARAT — DPRD Kabupaten Bandung Barat masih menggunakan hotel untuk sejumlah agenda pembahasan anggaran yang berlangsung maraton. Kebijakan itu tetap dijalankan meski frekuensi rapat di hotel telah dipangkas lebih dari 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi mengatakan, penggunaan hotel tidak dilakukan untuk seluruh agenda rapat. Fasilitas tersebut hanya dipakai untuk pembahasan tertentu yang dinilai membutuhkan waktu panjang, terutama pembahasan KUA-PPAS dan rapat Badan Anggaran.
Menurut Mahdi, pembahasan anggaran tersebut terkadang berlangsung selama beberapa hari bahkan hingga dini hari. Kondisi itu menjadi salah satu alasan DPRD masih menggunakan fasilitas hotel.
“Hotel hanya digunakan untuk agenda seperti KUA-PPAS dan Banggar,” kata Mahdi.
Ia menjelaskan, keterbatasan fasilitas di gedung DPRD juga menjadi pertimbangan. Ruang rapat utama DPRD KBB saat ini hanya mampu menampung sekitar 40 orang, sementara peserta pembahasan KUA-PPAS maupun Banggar dapat mencapai 80 hingga 90 orang. Gedung DPRD juga belum memiliki fasilitas menginap yang dapat menunjang agenda pembahasan hingga larut malam.
Meski demikian, Mahdi menegaskan DPRD KBB tetap berupaya mengikuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi agar fasilitas milik pemerintah dapat dioptimalkan dan penggunaan hotel tidak dilakukan secara berlebihan.
“Kami tetap mengikuti arahan KPK untuk mengoptimalkan fasilitas kantor sendiri,” ujarnya.
Sebagai bentuk pengendalian, setiap agenda yang menggunakan fasilitas hotel diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan substantif. Di antaranya memiliki kerangka acuan kerja, target hasil yang jelas, notulensi, daftar hadir, serta dokumentasi kegiatan.
DPRD juga meminta Sekretariat DPRD lebih selektif dalam menentukan agenda yang memang membutuhkan fasilitas menginap. Rapat yang dinilai tidak memiliki urgensi untuk menginap diminta dihentikan atau dialihkan untuk dilaksanakan di fasilitas kantor.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD KBB menekan belanja rapat sekaligus memastikan penggunaan anggaran benar-benar memiliki alasan dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, sebagian anggaran yang sebelumnya digunakan untuk mendukung kegiatan di luar kantor kemudian diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas ruang rapat di Gedung DPRD KBB.
Dengan demikian, efisiensi tidak hanya dilakukan melalui pengurangan frekuensi rapat di hotel, tetapi juga melalui pembenahan fasilitas internal agar kebutuhan pembahasan anggaran secara bertahap dapat dipenuhi di gedung DPRD sendiri.
