JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon dan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim. Dukungan itu diwujudkan melalui kontribusi nyata di sektor penghijauan, energi bersih, pertanian, dan kebijakan daerah. Nilai ekonomi karbon Kabupaten Bandung menjadi salah satu modal besar dalam transisi hijau.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Dukungan Kabupaten Bandung terhadap NEK bukan sekadar kehadiran forum. Sejumlah langkah konkret telah dijalankan, mulai dari deklarasi penurunan emisi gas rumah kaca pada April 2025, pengembangan pengolahan sampah, hingga penyiapan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sarimukti.
Di sektor transportasi, feeder bus listrik Soreang-Kutawaringin telah beroperasi dan menurunkan emisi koridor tersebut sekitar 18 persen. Dishub Kabupaten Bandung juga menyiapkan delapan koridor BRT. Pemkab Bandung bersama PT Sarana Multi Infrastruktur dan Pemprov Jawa Barat menjalankan program pemulihan lahan kritis di Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari, yang memasuki panen perdana September 2026 dengan proyeksi penyerapan 308,28 ton CO2 per tahun.
Panas bumi Kamojang menjadi modal besar. Wilayah Kerja Panas Bumi Kamojang adalah lapangan panas bumi tertua di Indonesia, beroperasi komersial sejak 1983. PLTP Kamojang memiliki kapasitas terpasang 235 megawatt, mencatat produksi listrik 1.326 GWh, dan menekan emisi hingga 1,22 juta ton CO2 per tahun. Listriknya menyalurkan kebutuhan bagi 260.000 keluarga. Kabupaten Bandung secara keseluruhan memiliki potensi panas bumi sekitar 2.711 megawatt yang tersebar di Kamojang, Wayang Windu, Darajat, Patuha, dan Cibuni.
Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menegaskan pemerintah menginginkan benefit sharing terbesar dari perdagangan karbon dinikmati masyarakat daerah. Ia menyoroti peran BUMD dalam mengelola unit karbon. “BUMD harus mulai mendata unit area atau kegiatan unit karbon mana yang bisa dipelihara dengan baik, kemudian dijadikan basis bagi pendapatan daerah,” ujarnya.
Bimtek yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup ini diikuti sekitar 300 peserta, meliputi gubernur, wakil gubernur, serta 56 bupati dan wali kota dari wilayah Sumatera dan Jawa. Nilai ekonomi karbon Kabupaten Bandung pun menjadi peluang nyata: dari panas bumi Kamojang hingga pemulihan lahan kritis, Bandung tidak hanya bicara target emisi, tetapi sudah menghitung rupiah dari udara bersih.
